Melalui kebijakan hilirisasi, kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian nasional mulai menunjukkan peningkatan. Pembangunan smelter dan industri pengolahan mineral menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah penghasil tambang.
Taskap ini juga menggarisbawahi dampak positif hilirisasi terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan investasi. Kehadiran industri pengolahan di daerah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan daerah, serta mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung.
Meski demikian, implementasi hilirisasi tidak terlepas dari berbagai tantangan. Harmonisasi regulasi antar kementerian dan lembaga masih diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang dapat menghambat iklim investasi dan kepastian hukum.
Selain itu, ketergantungan pada investasi dan teknologi asing menjadi salah satu isu krusial. Dominasi pihak asing dalam penguasaan fasilitas pengolahan berpotensi mengurangi optimalisasi manfaat ekonomi bagi bangsa apabila tidak diimbangi dengan transfer teknologi dan penguatan peran nasional.
Aspek sumber daya manusia juga menjadi perhatian penting. Hilirisasi membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi teknis dan keahlian khusus di bidang pengolahan mineral dan industri manufaktur, sehingga penguatan pendidikan dan pelatihan vokasional menjadi kebutuhan mendesak.
Dari sisi lingkungan dan sosial, Taskap ini menekankan pentingnya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hilirisasi harus dijalankan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, perlindungan masyarakat lokal, serta tata kelola pertambangan yang beretika dan bertanggung jawab.
Sinergi multipihak menjadi kunci keberhasilan kebijakan hilirisasi. Pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat sipil perlu berkolaborasi dalam membangun ekosistem industri hilir yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam analisisnya, penulis menggunakan pendekatan kepentingan nasional dengan menitikberatkan pada kesejahteraan dan keamanan. Kebijakan hilirisasi dipandang bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan bagian dari strategi besar menjaga kedaulatan dan ketahanan nasional.