Sementara itu, di tingkat nasional, agenda transformasi sistem kesehatan yang dicanangkan pemerintah memberikan kerangka strategis untuk memperkuat layanan kesehatan yang inklusif dan adaptif. Namun, keberhasilan agenda ini sangat bergantung pada kemampuan menjawab tantangan spesifik wilayah kepulauan.
Taskap ini menegaskan bahwa pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan harus ditempatkan sebagai prioritas kebijakan nasional, bukan sekadar program tambahan. Pendekatan pembangunan yang sensitif terhadap karakteristik geografis dan sosial menjadi syarat utama keberhasilan.
Peran pemerintah daerah juga sangat krusial dalam memastikan kebijakan kesehatan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di wilayah kepulauan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan layanan kesehatan berjalan selaras.
Lebih jauh, partisipasi masyarakat lokal dalam penyelenggaraan layanan kesehatan dipandang sebagai faktor pendukung penting. Edukasi kesehatan, pemberdayaan kader, dan penguatan literasi kesehatan akan meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan di tingkat akar rumput.
Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, pelayanan kesehatan wilayah kepulauan dapat menjadi instrumen strategis untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada akhirnya, Taskap ini memberikan pesan kuat bahwa pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari kualitas kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Nusantara. Wilayah kepulauan bukanlah pinggiran pembangunan, melainkan bagian integral dari masa depan Indonesia.
Melalui penguatan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas di wilayah kepulauan, Indonesia dapat membangun fondasi sumber daya manusia unggul yang menjadi modal utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan ketahanan nasional yang tangguh. (IP/BIA)