Perkembangan mutakhir dalam forum internasional, seperti hasil COP29, menunjukkan adanya kemajuan sekaligus tantangan dalam tata kelola iklim global. Kesepakatan pendanaan iklim dan penyempurnaan mekanisme pasar karbon membuka peluang bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi. Namun demikian, dinamika geopolitik global dan perbedaan kepentingan antarnegara masih menjadi faktor penghambat tercapainya aksi iklim yang lebih ambisius.
Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia telah menyusun berbagai kebijakan mitigasi perubahan iklim yang terfokus pada sektor energi, industri, limbah, serta kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Sektor energi menjadi perhatian utama mengingat dominasi energi fosil yang masih tinggi, sehingga transisi menuju energi baru dan terbarukan menjadi keharusan strategis dalam menurunkan emisi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Sektor industri dan penggunaan produk juga memainkan peran penting dalam upaya mitigasi melalui penerapan prinsip industri hijau dan efisiensi proses produksi. Standar industri yang ramah lingkungan tidak hanya menekan emisi, tetapi juga meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi tuntutan pasar global yang semakin berorientasi pada keberlanjutan.
Sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya memiliki peran krusial sebagai penyerap karbon alami. Namun, laju deforestasi dan degradasi lahan yang masih terjadi menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Penguatan tata kelola hutan, rehabilitasi ekosistem, serta perlindungan kawasan konservasi menjadi agenda strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan ketahanan nasional.
Taskap ini juga menyoroti berbagai hambatan struktural dalam implementasi kebijakan mitigasi perubahan iklim, mulai dari fragmentasi regulasi, lemahnya koordinasi lintas sektor, hingga keterbatasan pendanaan. Ketidaksinkronan kebijakan antara pusat dan daerah turut memperlambat efektivitas program mitigasi, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih terpadu dan adaptif.
Dari perspektif ekonomi, perubahan iklim telah menimbulkan kerugian yang signifikan, baik akibat bencana alam maupun penurunan produktivitas sektor-sektor strategis. Kerugian ini berpotensi menggerus pertumbuhan ekonomi nasional dan memperlebar kesenjangan sosial apabila tidak ditangani melalui kebijakan mitigasi yang tepat sasaran dan berkeadilan.