Data empiris yang diangkat dalam karya ini menunjukkan tren peningkatan signifikan kandidat berlatar belakang dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah dan pemilu legislatif. Fenomena tersebut menimbulkan kekhawatiran serius karena berpotensi menurunkan kualitas kepemimpinan, memperlemah kaderisasi, serta meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Di sisi lain, Taskap ini juga menyajikan pandangan yang lebih seimbang dengan mengakui bahwa politik dinasti tidak selalu identik dengan kegagalan kepemimpinan. Dalam konteks tertentu, figur dari keluarga politik dapat memiliki pengalaman, jaringan, dan modal sosial yang memadai. Namun demikian, keunggulan tersebut hanya dapat diterima secara demokratis apabila diperoleh melalui proses seleksi yang terbuka dan adil.
Melalui pendekatan kepentingan nasional, penulis menempatkan penguatan demokrasi internal partai sebagai prasyarat utama konsolidasi demokrasi Indonesia. Demokrasi internal yang sehat diyakini mampu mencegah dominasi elite dan praktik nepotisme, sekaligus membuka ruang kompetisi gagasan dan kepemimpinan yang lebih inklusif.
Taskap ini juga menyoroti pentingnya landasan hukum dan kebijakan nasional yang mendorong reformasi partai politik. Berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Partai Politik dan dokumen perencanaan pembangunan nasional, telah memberikan mandat normatif agar partai dikelola secara demokratis, transparan, dan berintegritas. Namun, implementasi mandat tersebut masih menghadapi tantangan serius.
Salah satu persoalan krusial yang diidentifikasi adalah lemahnya penegakan aturan internal partai. Meski hampir semua partai memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dalam praktiknya aturan tersebut sering diabaikan demi kepentingan elektoral jangka pendek. Hal ini menyebabkan institusionalisasi partai berjalan setengah hati.
Dalam konteks tersebut, penulis menekankan perlunya penguatan sistem rekrutmen dan kaderisasi yang berbasis meritokrasi. Rekrutmen politik yang terbuka dan transparan tidak hanya akan meningkatkan kualitas calon pemimpin, tetapi juga memperkuat legitimasi partai di mata publik. Tanpa sistem kaderisasi yang sehat, partai akan terus bergantung pada figur populer atau relasi kekerabatan.
Taskap ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan politik internal partai sebagai instrumen pembentukan budaya demokrasi. Pendidikan politik yang berkelanjutan dapat menanamkan nilai integritas, etika kekuasaan, dan tanggung jawab publik kepada kader, sehingga partai tidak sekadar menjadi mesin elektoral, tetapi juga sekolah kepemimpinan nasional.