Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bioteknologi Malaysia masih menghadapi berbagai keterbatasan. Tantangan tersebut meliputi kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya sinergi antara pemerintah, lembaga riset, dan sektor industri. Kondisi ini berpotensi menghambat kontribusi bioteknologi dalam menghadapi krisis pangan global.
Dari sisi regulasi, Malaysia telah memiliki kerangka hukum yang relatif lengkap, seperti Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan, Akta Bio-keselamatan, serta kebijakan akses sumber daya biologi. Regulasi tersebut dirancang untuk menjamin keamanan, etika, dan keberlanjutan dalam pengembangan bioteknologi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi inovasi dan investasi.
Taskap ini juga menyoroti pentingnya integrasi kebijakan bioteknologi dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Bioteknologi tidak hanya dituntut untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi juga harus mampu menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi penggunaan bahan kimia pertanian, dan mendukung kesejahteraan petani serta masyarakat pedesaan.
Dalam perspektif lingkungan strategis global, dinamika geopolitik dan kebijakan perdagangan internasional turut memengaruhi ketahanan pangan. Gangguan rantai pasok global dan persaingan teknologi antarnegara besar menjadi faktor eksternal yang harus diantisipasi melalui penguatan kapasitas bioteknologi domestik.
Di tingkat regional, persaingan antarnegara ASEAN dalam pengembangan bioteknologi menuntut Malaysia untuk terus meningkatkan daya saingnya. Kerja sama regional di bidang riset dan inovasi menjadi peluang strategis, namun juga menuntut kesiapan regulasi, standar, dan kualitas sumber daya nasional.
Pada tingkat nasional, kondisi geografis, iklim tropis, dan kekayaan keanekaragaman hayati merupakan modal besar bagi pengembangan bioteknologi pertanian. Potensi tersebut perlu dikelola secara optimal melalui kebijakan yang mendorong riset terapan, hilirisasi inovasi, dan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan.
Aspek sumber daya manusia mendapat perhatian khusus dalam Taskap ini. Pengembangan bioteknologi menuntut tenaga ahli yang tidak hanya menguasai biologi molekuler, tetapi juga bioinformatika, teknologi informasi, manajemen inovasi, dan kebijakan publik. Oleh karena itu, investasi pada pendidikan dan pelatihan menjadi prasyarat utama keberhasilan kebijakan.
Taskap ini menggunakan kerangka teoretis inovasi teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan sistem inovasi nasional untuk menganalisis kebijakan bioteknologi Malaysia. Ketiga pendekatan tersebut menekankan pentingnya adopsi teknologi, keseimbangan kepentingan ekonomi dan lingkungan, serta kolaborasi lintas sektor.