Selain kendala teknis, Taskap ini menyoroti tantangan substansial berupa maraknya politik uang dan lemahnya pendidikan politik masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa demokrasi prosedural masih lebih dominan dibanding demokrasi substansial. Penulis menegaskan bahwa kualitas pemilih dan budaya politik partisipatif harus diperkuat agar demokrasi tampil sebagai mekanisme yang sehat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Di sisi lain, penulis menekankan problematika oligarki politik sebagai ancaman nyata bagi demokrasi Indonesia. Dominasi elite tertentu dalam proses legislasi, kampanye, hingga penentuan kebijakan publik menyebabkan berkurangnya ruang bagi demokrasi yang inklusif. Situasi ini turut berkontribusi pada melemahnya kepercayaan publik terhadap kelembagaan negara dan memperbesar risiko polarisasi.
Polarisasi politik berbasis sentimen identitas menjadi perhatian khusus dalam Taskap ini. Melalui data dan temuan penelitian, penulis menunjukkan bahwa polarisasi telah berkembang menjadi perpecahan sosial yang melemahkan kohesi nasional. Jika tidak dikelola dengan baik, polarisasi dapat memicu instabilitas yang berdampak langsung pada ketahanan nasional.
Taskap ini juga menyoroti peran penting lembaga peradilan konstitusional, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK), dalam menjaga marwah demokrasi. Ketidakkonsistenan beberapa putusan MK dinilai berpotensi menurunkan legitimasi kelembagaan. Penulis mengingatkan bahwa integritas lembaga hukum sangat menentukan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemilu.
Melalui kerangka teoretis yang merujuk pada Almond dan Powell, penulis menganalisis bagaimana input politik berupa pemilu diproses melalui lembaga formal untuk menghasilkan output berupa kebijakan publik. Pendekatan ini memperjelas hubungan antara integritas pemilu dan efektivitas sistem politik dalam menjaga stabilitas nasional.
Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sistem politik Indonesia. Temuan dari analisis tersebut menjadi dasar dalam merumuskan strategi penguatan pemilu dan konsolidasi demokrasi Indonesia. Pendekatan ini membuat kajian lebih sistematis dan memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi demokrasi Indonesia saat ini.
Dalam konteks ketahanan nasional, Taskap ini menyampaikan bahwa sistem politik adalah bagian integral dari Gatra Sosial yang secara langsung berkontribusi terhadap ketangguhan bangsa. Lemhannas RI mencatat bahwa Gatra Sosial Budaya berada dalam kategori “kurang tangguh,” mencerminkan perlunya upaya lebih besar dalam memperkuat kohesi sosial dan edukasi kebangsaan.