Taskap ini juga memuat data menarik mengenai pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan yang menurun drastis dari 5,49 persen pada 2023 menjadi hanya 0,68 persen pada 2024. Penurunan ini mencerminkan perlambatan industrialisasi di sektor kelautan yang seharusnya menjadi motor ekonomi maritim nasional. Dibutuhkan intervensi kebijakan yang cepat, adaptif, dan berbasis data.
Kolonel Eko berpendapat bahwa solusi terhadap masalah ini adalah dengan mengimplementasikan pendekatan PESTLE — politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan — untuk memastikan kebijakan industrialisasi perikanan berjalan komprehensif. Pendekatan tersebut memungkinkan setiap aspek eksternal dianalisis secara utuh sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif terhadap perubahan global.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat nelayan dalam membangun ekosistem industri perikanan yang berdaya saing. Dengan memperkuat inovasi teknologi pengolahan, memperluas akses pasar, serta mengembangkan SDM yang profesional, Indonesia dapat bertransformasi menjadi pemain utama dalam ekonomi biru dunia.
Lebih lanjut, pengembangan infrastruktur perikanan yang modern seperti pelabuhan terpadu, pusat riset maritim, dan fasilitas logistik berpendingin menjadi prasyarat penting. Pemerintah daerah dan pusat perlu bekerja sama untuk memastikan pemerataan pembangunan industri perikanan di berbagai wilayah, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.
Dalam kesimpulan Taskap-nya, Kolonel Eko menegaskan bahwa industrialisasi sektor perikanan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi biru yang inklusif. Namun, tanpa dukungan kebijakan yang tepat, perbaikan tata kelola, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, potensi tersebut akan sulit diwujudkan.
Karya ilmiah ini menjadi salah satu kontribusi nyata peserta Lemhannas RI dalam memberikan gagasan strategis bagi pembangunan nasional. Melalui pendekatan berbasis data, analisis kebijakan, dan visi kebangsaan, Taskap ini membuka ruang refleksi penting tentang bagaimana Indonesia dapat mengelola sumber daya lautnya secara cerdas, berdaulat, dan berkelanjutan. (MF/BIA)