Bambang mengingatkan bahwa keberlanjutan menjadi prinsip utama dalam kebijakan hilirisasi. Industri nikel harus menerapkan praktik pertambangan yang berwawasan lingkungan dengan mengedepankan aspek efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan rehabilitasi lahan pascatambang. Ia mendorong penerapan konsep green industry dalam seluruh proses produksi untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Dalam pandangannya, kebijakan hilirisasi juga harus dibarengi dengan reformasi kebijakan investasi yang mendorong partisipasi pelaku usaha nasional. Pemerintah perlu memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai motor penggerak hilirisasi agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati secara lebih merata oleh masyarakat Indonesia. Ia menekankan bahwa investasi asing tetap penting, namun harus diatur agar memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan nasional.
Bambang menilai bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan hilirisasi jangka panjang. Pemerintah dan dunia pendidikan perlu menyiapkan tenaga kerja terampil di bidang metalurgi, kimia, dan teknologi industri agar dapat mendukung pengelolaan nikel secara profesional dan berdaya saing tinggi. Peningkatan kualitas SDM akan memperkuat daya saing industri nasional di tengah arus globalisasi ekonomi.
Dalam kesimpulannya, Bambang menegaskan bahwa hilirisasi nikel merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Keberhasilan kebijakan ini memerlukan komitmen bersama seluruh elemen bangsa untuk mengelola sumber daya alam secara bijak, inovatif, dan berkelanjutan. Ia percaya bahwa hilirisasi yang terencana dan terintegrasi akan membawa Indonesia menuju kemandirian industri yang tangguh dan berkeadilan.
Taskap karya Bambang Wiriawan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan pemikiran strategis mengenai ketahanan ekonomi nasional. Melalui analisis yang komprehensif, karya ini menjadi salah satu bentuk sumbangsih peserta P4N Lemhannas RI dalam memperkaya khazanah pengetahuan dan referensi kebijakan publik di bidang pengelolaan sumber daya strategis nasional.IP/BIA