Peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXVIII Lemhannas RI Tahun 2025, Kevin Satriawan Tandra, S.H., LL.M., menyusun Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) berjudul “Pemanfaatan Kendaraan Listrik Guna Mendukung Ekonomi Hijau dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Karya ilmiah ini mengangkat isu strategis mengenai akselerasi transisi energi bersih melalui pemanfaatan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sebagai bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi hijau yang berkelanjutan serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas pada satu abad kemerdekaan.
Perkembangan kendaraan listrik merupakan fenomena global yang mendorong transformasi sektor transportasi secara fundamental. Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan tingkat mobilitas tinggi menghadapi tantangan serius akibat ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kondisi ini berdampak pada tingginya emisi karbon dan menurunnya kualitas udara, terutama di wilayah perkotaan. Melalui pengembangan kendaraan listrik, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperbaiki kualitas lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Dalam Taskap ini, penulis menekankan bahwa pemanfaatan kendaraan listrik memiliki keterkaitan erat dengan upaya pembangunan ekonomi hijau. Konsep ekonomi hijau mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Kendaraan listrik sebagai teknologi ramah lingkungan mendukung komitmen nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, sekaligus membuka peluang pertumbuhan industri baru yang dapat meningkatkan daya saing nasional.
Penulis mencatat bahwa perkembangan kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan beberapa tahun terakhir, baik dari sisi jumlah kendaraan maupun pembangunan infrastruktur pengisian daya. Namun, kesenjangan implementasi masih terjadi antara wilayah perkotaan utama dan daerah yang belum memiliki kesiapan infrastruktur memadai. Ketimpangan tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah.