Taskap ini juga memaparkan data menarik bahwa pada Pemilu 2024, lebih dari 22% dari total pemilih merupakan Generasi Z, menjadikannya kelompok penentu hasil pemilihan. Keterlibatan ini merupakan potensi besar bagi keberlanjutan demokrasi Indonesia, namun harus diimbangi dengan pendidikan politik yang komprehensif agar partisipasi tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga rasional dan berdasarkan pemahaman yang benar terhadap sistem politik nasional.
David menilai bahwa tantangan utama dalam memperkuat partisipasi politik Generasi Z terletak pada rendahnya kepercayaan terhadap partai politik dan institusi demokrasi. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya sekitar 37% anak muda percaya kepada partai politik, sedangkan lebih dari 60% memilih berfokus pada isu-isu tertentu seperti lingkungan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Ini menandakan terjadinya pergeseran dari politik berbasis ideologi ke arah politik berbasis nilai dan kepedulian sosial.
Sebagai solusi, David mengusulkan agar pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat memperkuat pendidikan politik sejak dini. Kurikulum kewarganegaraan perlu disesuaikan dengan konteks zaman digital agar mampu menumbuhkan kesadaran politik yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Selain itu, program literasi digital harus diperluas agar Generasi Z dapat memanfaatkan teknologi secara produktif dan tidak menjadi korban informasi menyesatkan.
Taskap ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, partai politik, dan lembaga penyelenggara Pemilu dalam merancang strategi komunikasi yang menarik bagi generasi muda. Pemilu bukan hanya ajang politik formal, tetapi juga ruang pembelajaran demokrasi yang dapat membangun rasa memiliki terhadap negara. Penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye politik harus diarahkan secara edukatif, bukan sekadar retorika.
Lebih jauh, David menyoroti perlunya kebijakan afirmatif untuk meningkatkan keterlibatan anak muda dalam proses pengambilan keputusan politik. Salah satu ide yang dia kemukakan adalah pembentukan Youth Policy Incubator—wadah bagi generasi muda untuk merancang dan mengadvokasi kebijakan publik berbasis data dan inovasi. Dengan mekanisme tersebut, Generasi Z tidak hanya menjadi penonton dalam proses politik, melainkan aktor aktif yang terlibat dalam pembangunan bangsa.
