Namun, gagasan visioner ini tidak lepas dari tantangan. Dalam Taskap-nya, Kolonel Dwi mengidentifikasi hambatan seperti kurangnya literasi teknologi, keterbatasan akses permodalan bagi petani kecil, serta belum optimalnya dukungan kebijakan lintas sektor. Ia menilai bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga riset sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan program integrasi pertanian dan perikanan di seluruh wilayah Indonesia.
Dari perspektif kebijakan publik, Dwi Prasetyo menekankan perlunya pendekatan evidence-based policy yang berpijak pada data empiris dan hasil penelitian ilmiah. Kebijakan yang didukung oleh bukti ilmiah akan lebih efektif dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan secara sistemik, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun konsumsi pangan masyarakat. Ia juga merekomendasikan penguatan regulasi yang mendorong adopsi teknologi pertanian dan perikanan terpadu di tingkat daerah.
Selain itu, perwira menengah TNI AL ini menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia di sektor pangan. Menurutnya, peningkatan kapasitas petani dan pembudidaya ikan melalui pelatihan teknis dan transfer teknologi akan menciptakan generasi pelaku pangan yang adaptif, mandiri, dan inovatif. Transformasi digital pertanian juga perlu didorong untuk mempercepat pertukaran informasi, pengawasan produksi, dan efisiensi logistik pangan.
Taskap ini juga menegaskan bahwa integrasi pertanian dan perikanan sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendekatan integratif dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan wujud nyata dari prinsip kemandirian pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Lebih jauh, kajian ini menampilkan analisis lingkungan strategis global dan nasional yang memengaruhi ketahanan pangan Indonesia. Faktor seperti perubahan iklim, fluktuasi perdagangan internasional, serta ketergantungan impor pangan menjadi isu yang perlu diantisipasi dengan kebijakan yang tangguh. Dalam konteks ini, sistem pertanian dan perikanan terintegrasi dipandang sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di sektor pangan.