Dalam Kertas Karya tersebut, Andri mengusulkan pembentukan Forum Diplomasi Maritim Nasional sebagai wadah koordinasi antar kementerian dan lembaga. Forum ini diharapkan menjadi pusat sinkronisasi kebijakan, strategi negosiasi, serta pengawasan implementasi diplomasi maritim agar berjalan selaras dengan kepentingan nasional. Koordinasi terpadu diyakini menjadi kunci keberhasilan diplomasi di sektor kelautan.
Lebih jauh, Andri menyoroti pentingnya mengedepankan diplomasi hukum sebagai pilar utama penyelesaian konflik perbatasan laut. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip UNCLOS 1982, Indonesia dapat memperkuat posisi tawar dalam menghadapi klaim sepihak negara lain. Strategi ini juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional.
Dalam konteks kawasan, diplomasi maritim Indonesia perlu lebih proaktif di forum regional seperti ASEAN Maritime Forum, Indian Ocean Rim Association (IORA), maupun ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Melalui kerja sama regional, Indonesia dapat memperkuat solidaritas kawasan sekaligus memperluas jaringan diplomasi dalam menghadapi berbagai ancaman di laut, termasuk perikanan ilegal dan kejahatan lintas negara.
Andri juga menekankan pentingnya adaptasi diplomasi maritim terhadap ancaman non-tradisional seperti perubahan iklim, polusi laut, dan kerusakan ekosistem pesisir. Diplomasi maritim tidak hanya berbicara tentang batas wilayah, tetapi juga tentang keberlanjutan lingkungan laut sebagai sumber kehidupan bangsa. Oleh karena itu, diplomasi maritim harus menjadi bagian dari upaya global menjaga kelestarian laut dunia..
Salah satu poin menarik dari karya ilmiah ini adalah gagasan tentang diplomasi ekonomi biru. Menurutnya, laut harus dipandang bukan hanya sebagai arena geopolitik, melainkan juga sebagai sumber kesejahteraan rakyat. Melalui diplomasi ekonomi biru, Indonesia dapat mengembangkan potensi perikanan berkelanjutan, energi terbarukan laut, dan pariwisata bahari yang berorientasi pada pertumbuhan inklusif.
Selain memberikan analisis kritis, Taskap ini juga memuat rekomendasi konkret. Beberapa di antaranya adalah peningkatan kapasitas SDM diplomat maritim, penyusunan peta batas laut yang terverifikasi secara internasional, dan penerapan sistem informasi maritim nasional yang terintegrasi. Ketiga hal ini dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat diplomasi berbasis bukti (evidence-based diplomacy).