Peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXVIII Lemhannas RI Tahun 2025, Andri Wahyudi, S.Sos., M.Si., berhasil menyelesaikan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) berjudul “Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik sebagai Strategi Mewujudkan Birokrasi Unggul Menuju Ketahanan Nasional.” Dalam karya ilmiahnya, Andri Wahyudi menyoroti pentingnya transformasi digital sebagai instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkokoh ketahanan nasional di era disrupsi teknologi.
Dalam pengantarnya, penulis menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat, termasuk cara pemerintah menjalankan fungsi dan pelayanannya. Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan yang menentukan daya saing bangsa. Pemerintahan yang lamban beradaptasi dengan perkembangan digital berpotensi kehilangan kepercayaan publik serta menghadapi risiko ketertinggalan dalam mengelola sumber daya nasional secara efektif.
Andri Wahyudi menilai bahwa pelayanan publik merupakan wajah nyata negara di mata rakyat. Kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan birokrasi modern. Dengan penerapan teknologi digital, pelayanan publik dapat berlangsung lebih efisien, terukur, dan inklusif, sehingga mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Namun, transformasi ini memerlukan kepemimpinan yang visioner dan kebijakan yang terintegrasi lintas sektor.
Taskap ini juga menguraikan berbagai tantangan dalam penerapan transformasi digital di birokrasi Indonesia, antara lain resistensi perubahan, kesenjangan literasi digital, infrastruktur yang belum merata, serta lemahnya tata kelola data pemerintah. Menurut Andri, hambatan tersebut harus diatasi dengan strategi nasional yang komprehensif, mencakup penguatan sumber daya manusia aparatur, harmonisasi regulasi, dan percepatan infrastruktur digital yang mendukung pelayanan publik berbasis data.
Dalam analisisnya, penulis menyoroti bahwa birokrasi unggul hanya dapat tercapai jika digitalisasi diiringi perubahan budaya organisasi. Aparatur negara dituntut untuk tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memiliki mentalitas pelayanan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa transformasi digital harus memuat dimensi etika dan integritas agar tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga menjunjung nilai-nilai keadilan dan transparansi.