Kolonel Aris menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur pelabuhan bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan nasional. Pelabuhan yang berfungsi optimal dapat memperkecil kesenjangan antarwilayah, mempercepat distribusi bahan pokok, dan menggerakkan ekonomi daerah tertinggal. Dengan kata lain, pelabuhan merupakan instrumen pemerataan pembangunan dan simbol hadirnya negara hingga ke pelosok nusantara.
Taskap ini juga menggarisbawahi upaya pemerintah dalam memperkuat infrastruktur maritim melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Pemerintah telah menempatkan 14 pelabuhan utama sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memperkuat sistem logistik nasional. Salah satu proyek besar yang disoroti adalah Pelabuhan Patimban di Jawa Barat yang menjadi contoh sinergi antara pemerintah dan swasta dalam membangun kawasan ekonomi berbasis pelabuhan.
Dalam kajiannya, Kolonel Aris memberikan perhatian khusus pada pelabuhan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Kawasan ini memiliki nilai strategis karena menjadi jalur pelayaran internasional yang dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan IIIA. Selain sebagai gerbang pariwisata, pelabuhan di kawasan ini juga menjadi simpul penting bagi perdagangan antar pulau, distribusi logistik, serta penggerak ekonomi lokal yang melibatkan ribuan pelaku usaha kecil.
Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam pengembangan pelabuhan di wilayah tersebut. Kapasitas dermaga yang terbatas, minimnya fasilitas bongkar muat, serta keterbatasan akses jalan menuju pelabuhan menyebabkan proses logistik menjadi lambat. Selain itu, investasi swasta dalam sektor pelabuhan masih rendah karena kompleksitas regulasi dan tingginya risiko bisnis di sektor maritim.
Melalui analisis SWOT dan pendekatan PESTLE, Kolonel Aris mengidentifikasi kekuatan utama Indonesia yang terletak pada potensi geografis dan posisi strategis di jalur perdagangan internasional. Namun, kelemahan masih muncul dari sisi tata kelola, teknologi, dan efisiensi operasional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan dan percepatan digitalisasi sistem pelabuhan untuk menciptakan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Salah satu temuan penting dalam Taskap ini adalah kebutuhan akan sinergi antar moda transportasi. Konektivitas laut harus terhubung dengan jaringan darat dan udara agar tercipta sistem logistik terpadu. Integrasi ini akan menurunkan biaya distribusi nasional yang selama ini menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Kolonel Aris menilai bahwa integrasi moda transportasi harus menjadi prioritas dalam setiap rencana pembangunan pelabuhan baru.