Dalam kajiannya, Agus memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah yang telah mendukung pemberdayaan UMKM, seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR), digitalisasi usaha melalui UMKM Go Digital, serta kemudahan perizinan melalui OSS-RBA. Namun, ia mencatat bahwa realisasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya merata. Masih banyak pelaku UMKM, khususnya di daerah 3T, yang belum mampu mengakses permodalan dan fasilitas digital karena keterbatasan literasi serta infrastruktur.
Agus juga menyoroti pentingnya regulasi yang harmonis antara pusat dan daerah. Ia menjelaskan bahwa beberapa peraturan yang bertujuan mempermudah UMKM justru berpotensi membebani pelaku usaha kecil karena kompleksitas administrasi, seperti kewajiban sertifikasi dan perizinan. Dalam konteks pangan, kebijakan yang tidak selaras dapat menghambat distribusi produk lokal dan memperlemah daya saing pelaku usaha kecil terhadap produk impor.
Salah satu bagian menarik dalam Taskap ini adalah analisis Agus mengenai peran teknologi dalam memperkuat daya saing UMKM pangan. Digitalisasi, menurutnya, bukan sekadar pilihan tetapi kebutuhan strategis. Penerapan teknologi pada rantai pasok pangan, pemasaran daring, dan pengelolaan keuangan digital akan meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar. Ia mencontohkan beberapa UMKM yang sukses memanfaatkan platform daring untuk meningkatkan omzet hingga berkali lipat.
Selain aspek ekonomi, Agus juga menyoroti dimensi sosial dan ketahanan budaya dari pemberdayaan UMKM. Menurutnya, UMKM pangan berperan dalam melestarikan kearifan lokal dan warisan kuliner nusantara. Produk pangan berbasis bahan lokal seperti sagu, jagung, atau singkong bukan hanya alternatif gizi, tetapi juga simbol kemandirian bangsa. Dengan menguatkan diversifikasi pangan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap beras dan memperkuat ketahanan nasional dari ancaman krisis pangan global.
Dalam konteks kebijakan pertahanan nonmiliter, Agus menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah bagian integral dari sistem pertahanan nasional. Ketersediaan pangan yang cukup dan harga yang stabil menjadi benteng utama bagi kestabilan sosial dan politik. Ia menyebut bahwa krisis pangan berpotensi menimbulkan keresahan sosial, sehingga strategi pemberdayaan UMKM pangan harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional.