Sebagai solusi, Yusuf menawarkan gagasan pembentukan narasi tunggal komunikasi publik mengenai IKN Nusantara yang dikelola secara terpadu antara kementerian, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan media arus utama. Narasi yang konsisten dan mudah dipahami akan membantu membendung distorsi informasi sekaligus memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap IKN sebagai simbol masa depan bangsa.
Dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat, ia menegaskan bahwa Polri melalui fungsi Kehumasan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas opini publik. Humas Polri tidak hanya bertugas sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial dengan melakukan klarifikasi cepat terhadap isu sensitif serta memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat.
Yusuf juga menyoal pentingnya literasi digital sebagai bagian dari strategi komunikasi publik. Di era media sosial, masyarakat bukan sekadar penerima informasi, tetapi juga aktor penyebar informasi. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan masyarakat dalam memilah informasi menjadi faktor pendukung yang tidak dapat diabaikan.
Taskap ini turut menampilkan berbagai contoh konkret penyelenggaraan komunikasi publik yang berhasil dilakukan sejumlah kementerian dan pemerintah daerah. Beberapa di antaranya menunjukkan bahwa ketika masyarakat dilibatkan sebagai mitra komunikasi, resistensi sosial dapat ditekan secara signifikan dan partisipasi publik justru meningkat.
Dengan hasil analisis yang komprehensif, Yusuf menyimpulkan bahwa optimalisasi komunikasi publik bukan sekadar pelengkap pembangunan IKN, melainkan fondasi sosial yang menentukan keberlanjutan proyek tersebut. Tanpa kepercayaan publik, pembangunan fisik akan rapuh dan mudah dipolitisasi. Sebaliknya, dengan komunikasi yang kuat, masyarakat akan menjadi penjaga sekaligus penggerak keberhasilan IKN.
Ia pun merekomendasikan agar pemerintah segera membangun sistem komunikasi publik yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis data. Penyusunan pesan harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat di tingkat lokal agar tidak terkesan elitis atau menggurui.
Pada akhirnya, Taskap ini menjadi pengingat bahwa membangun IKN Nusantara bukan hanya soal memindahkan ibu kota, tetapi juga memindahkan kesadaran kolektif bangsa menuju peradaban baru. Komunikasi publik adalah jembatan yang menghubungkan cita-cita besar negara dengan realitas masyarakat di akar rumput. Melalui publikasi karya ini berharap gagasan yang disampaikan Yusuf Sutejo dapat menjadi referensi strategis bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat dimensi sosial pembangunan IKN. Semangat kolaborasi dan komunikasi yang sehat diyakini akan mempercepat terwujudnya IKN Nusantara sebagai simbol kemajuan Indonesia. (MF/BIA)