Dalam bagian analisisnya, penulis mengutip teori-teori penting dari akademisi seperti Bayley yang menyebutkan empat dimensi pemolisian demokratis, serta Larry Diamond yang menekankan pada pentingnya konsolidasi demokrasi melalui keterlibatan elit politik, masyarakat, dan institusi demokratis. Kombinasi teori ini memberi kerangka konseptual yang kuat untuk merumuskan strategi praktis bagi kepolisian di Indonesia.
Wika juga membandingkan kondisi demokrasi Indonesia dengan negara-negara yang dinilai memiliki demokrasi matang seperti Norwegia, Selandia Baru, dan Swedia. Ia menunjukkan bahwa keberhasilan negara-negara tersebut dalam membangun demokrasi erat kaitannya dengan profesionalitas aparat penegak hukum yang berintegritas, transparansi pemerintahan, serta rendahnya tingkat korupsi. Hal ini menjadi cermin yang seharusnya memacu Indonesia untuk berbenah.
Di sisi lain, tantangan besar yang dihadapi kepolisian Indonesia adalah menjaga independensi dari intervensi politik dan kepentingan kelompok tertentu. Beberapa kasus menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dan keberpihakan dalam kontestasi politik yang dapat merusak citra serta mengurangi kepercayaan publik. Untuk itu, pembenahan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal menjadi keharusan.
Taskap ini menegaskan bahwa pembangunan pemolisian demokratis bukan hanya wacana, melainkan kebutuhan strategis bagi bangsa Indonesia. Reformasi kepolisian harus diarahkan pada penguatan akuntabilitas, budaya organisasi yang profesional, dan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, Polri dapat memainkan peran optimal sebagai institusi demokratis yang melindungi hak-hak warga negara sekaligus menjaga stabilitas nasional.
Lebih lanjut, penulis memberikan rekomendasi agar strategi pembangunan pemolisian demokratis didukung dengan kebijakan yang berkesinambungan, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta kerja sama lintas lembaga negara. Keterlibatan masyarakat sipil juga perlu diperluas agar pengawasan terhadap kepolisian lebih efektif dan transparan. Dengan perspektif yang komprehensif, Wika Hardianto menekankan bahwa pemolisian demokratis merupakan kunci dalam mengawal perjalanan demokrasi Indonesia menuju konsolidasi yang matang. Diharapkan Indonesia dapat semakin memperkuat kualitas demokrasinya sehingga mampu menghadapi tantangan global dan domestik dengan kokoh, adil, dan berkeadaban. (MF/BIA)