Udin juga mengangkat pentingnya pemanfaatan teknologi modern dalam pengawasan maritim. Sistem radar, satelit, drone, hingga sonar kapal selam harus dimaksimalkan untuk memperkuat deteksi dini. Teknologi ini akan mempermudah respon cepat terhadap ancaman sekaligus meningkatkan efektivitas patroli di wilayah ALKI II.
Kajian dalam Taskap ini menunjukkan bahwa pengamanan ALKI II tidak hanya berkaitan dengan pertahanan militer, tetapi juga dengan penegakan hukum dan diplomasi maritim. Keberhasilan pengamanan jalur laut ini akan berdampak langsung pada kelancaran pembangunan IKN dan memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Dari sisi hukum, Taskap ini menegaskan pentingnya sinkronisasi regulasi nasional dengan hukum laut internasional, khususnya UNCLOS. Hal ini untuk memastikan bahwa hak Indonesia sebagai negara kepulauan tetap terjaga, sekaligus menghindari gesekan dengan komunitas internasional dalam pemanfaatan jalur laut strategis.
Melalui analisis SWOT, Udin menyoroti kekuatan Indonesia sebagai negara maritim dengan posisi strategis, namun juga kelemahan berupa keterbatasan alutsista dan personel. Peluang dapat dimaksimalkan melalui dukungan internasional dan peningkatan kerjasama regional, sementara ancaman datang dari dinamika geopolitik global dan kawasan.
Kesimpulan yang disampaikan menekankan bahwa tanpa peningkatan pengamanan ALKI II, pembangunan IKN akan menghadapi risiko besar. Pembangunan fisik ibu kota baru harus berjalan beriringan dengan pembangunan sistem keamanan yang komprehensif, agar IKN benar-benar menjadi simbol kekuatan nasional.
Dengan demikian, Taskap karya Kombes Pol Udin Zainudin ini memberikan kontribusi nyata berupa rekomendasi strategis untuk mendukung pemerintah dalam memastikan pembangunan IKN berjalan aman, lancar, dan berkelanjutan. Gagasan ini sekaligus mempertegas peran Lemhannas RI sebagai kawah candradimuka bagi kader pemimpin strategis bangsa.
Naskah ini memperkaya koleksi perpustakaan Lemhannas RI dan dapat menjadi rujukan penting bagi akademisi, praktisi, maupun pengambil kebijakan di bidang keamanan nasional. Kehadiran Taskap ini membuktikan bahwa peran peserta PPRA tidak hanya berhenti pada studi, tetapi juga menghasilkan gagasan solutif yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.(IP/BIA)