Selain itu, transformasi digital diyakini mampu meningkatkan integrasi antarkomponen pertahanan. Konsep Network Centric Warfare menjadi relevan untuk diterapkan, di mana keunggulan informasi dan konektivitas real-time akan memperkuat koordinasi militer serta mempercepat pengambilan keputusan strategis di medan operasi. Hal ini menjadikan digitalisasi bukan hanya alat bantu, tetapi juga doktrin baru dalam pertahanan modern.
Penulis juga menyoroti aspek sumber daya manusia sebagai kunci utama. Tanpa SDM yang adaptif dan kompeten dalam menguasai teknologi digital, strategi apapun tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan, pendidikan teknologi, dan penciptaan kultur digital di kalangan militer serta lembaga pertahanan mutlak dilakukan.
Dari sisi regulasi, penulis mengingatkan pentingnya penyusunan kebijakan yang mendukung keamanan digital dan perlindungan data. Regulasi ini harus sejalan dengan strategi keamanan siber nasional agar transformasi digital tidak sekadar menjadi jargon, tetapi benar-benar memiliki pijakan hukum yang kokoh untuk implementasi di lapangan.
Pada bagian pembahasan, Taskap ini menekankan bahwa kompleksitas ancaman siber membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Oleh sebab itu, penulis merekomendasikan pembentukan pusat komando siber nasional yang terintegrasi antara militer, pemerintah, dan sektor swasta. Dengan begitu, respons terhadap ancaman dapat dilakukan secara terpadu dan cepat.
Penting pula dicatat bahwa transformasi digital bukan hanya soal pertahanan militer, tetapi juga soal diplomasi dan kerja sama internasional. Indonesia dituntut untuk mampu membangun kolaborasi dengan negara-negara lain, baik dalam berbagi intelijen maupun transfer teknologi, agar tidak tertinggal dalam perlombaan senjata digital global.
Dalam kesimpulannya, penulis menegaskan bahwa strategi optimalisasi transformasi digital harus mencakup penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, inovasi berbasis riset domestik, serta strategi pembiayaan yang inovatif. Jika dijalankan secara konsisten, hal ini akan membuat sistem pertahanan Indonesia lebih responsif, adaptif, dan modern.
Rekomendasi yang diajukan dalam Taskap ini cukup komprehensif, mulai dari percepatan adopsi teknologi digital di lingkungan pertahanan, penguatan peran Badan Siber dan Sandi Negara, hingga pembentukan unit khusus di Kementerian Pertahanan yang memantau perkembangan teknologi global. Rekomendasi ini bertujuan agar transformasi digital berjalan terencana dan berkelanjutan.