Untuk mengantisipasi hal itu, strategi akselerasi transformasi digital yang ditawarkan meliputi pembentukan katalog formal layanan publik, penerapan arsitektur pelayanan publik nasional, serta distribusi peran yang jelas antarinstansi. Strategi ini akan mendukung terwujudnya pelayanan yang inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil .
Selain itu, Teten juga menyoroti pentingnya kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, media, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini diperlukan untuk mempercepat adopsi teknologi, memperkuat kepercayaan publik, serta mengoptimalkan peran digitalisasi dalam pembangunan .
Taskap ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan PESTEL dan POAC serta didukung oleh analisis SWOT . Dengan pendekatan ini, Teten menggambarkan secara komprehensif faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap keberhasilan transformasi digital di sektor pemerintahan.
Hasil penelitian ini menegaskan bahwa akselerasi transformasi digital harus ditempatkan sebagai prioritas nasional. Hal ini sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, sebagaimana mandat reformasi birokrasi di Indonesia.
Teten juga memberikan rekomendasi agar pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Bappenas, dan Kementerian Kominfo, menjadi motor penggerak utama dalam mengarusutamakan pelayanan publik digital. Tanpa komitmen yang kuat, akselerasi transformasi digital hanya akan terjebak pada pilot project yang sulit berkembang .
Sebagai penutup, Taskap ini menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar pilihan, melainkan keniscayaan bagi Indonesia. Arsitektur pelayanan publik yang baik akan menjadi fondasi kuat dalam memperkokoh tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kehadiran Taskap ini diharapkan tidak hanya memperkaya khasanah pemikiran di Lemhannas RI, tetapi juga menjadi bahan rujukan bagi para pemangku kebijakan dalam merancang strategi digitalisasi pemerintahan. Dengan begitu, akselerasi transformasi digital benar-benar dapat diwujudkan sebagai instrumen utama menuju Indonesia yang maju dan berdaya saing.