Selain itu, kolaborasi lintas sektor menjadi aspek vital. Kesehatan masyarakat tidak dapat berdiri sendiri tanpa keterhubungan dengan sektor pendidikan, lingkungan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, Taskap ini mendorong sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, Otorita IKN, pemerintah daerah penyangga, BPJS Kesehatan, serta masyarakat.
Tantangan yang diidentifikasi dalam pembentukan ekosistem kesehatan di IKN antara lain adalah disparitas distribusi tenaga kesehatan, keterbatasan infrastruktur, dan risiko penyakit menular. Namun, dr. Sari menawarkan mitigasi melalui strategi peningkatan kapasitas SDM, penguatan regulasi, serta pembangunan infrastruktur kesehatan yang merata dan berkelanjutan.
Taskap ini juga menekankan perlunya strategi bertahap hingga tahun 2045 yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, Otorita IKN, serta pemerintah daerah penyangga. Setiap lembaga memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pembangunan ekosistem kesehatan berjalan konsisten dan terukur.
Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan program promotif dan preventif, peningkatan distribusi tenaga medis, integrasi data kependudukan, hingga pemanfaatan platform digital lintas sektor. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat IKN dapat memperoleh akses kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas.
dr. Sari menegaskan bahwa keberhasilan pembentukan ekosistem kesehatan terintegrasi tidak hanya berdampak pada IKN, tetapi juga dapat menjadi model pembangunan kota sehat di wilayah lain di Indonesia. Konsep ini mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan mencetak SDM unggul yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
Sebagai penutup, Taskap ini menggarisbawahi bahwa pembangunan IKN tidak boleh hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga harus menjamin kesehatan warganya. Dengan ekosistem kesehatan terintegrasi, IKN akan hadir sebagai kota yang sehat, cerdas, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan nasional Indonesia.