Selain regulasi, infrastruktur juga menjadi pilar penting. Data menunjukkan masih banyak pelabuhan wisata dan akses jalan menuju kawasan pesisir yang belum layak. Padahal, tanpa infrastruktur yang memadai, sulit untuk menarik minat wisatawan. Investasi dalam pembangunan sarana transportasi, dermaga, serta akomodasi ramah lingkungan menjadi rekomendasi utama yang diajukan dalam Taskap ini.
Promosi dan pemasaran destinasi bahari juga menjadi perhatian penting. Hanya sebagian kecil destinasi bahari Indonesia yang mendapat promosi intensif, sementara lainnya masih belum dikenal luas. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, dan sektor swasta, promosi dapat dilakukan lebih efektif, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial.
Dari sisi masyarakat, pemberdayaan dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya konservasi. Masyarakat pesisir perlu dilibatkan dalam pengelolaan terumbu karang, hutan mangrove, serta kawasan konservasi laut lainnya. Dengan begitu, selain mendapatkan manfaat ekonomi dari wisatawan, mereka juga menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Taskap ini menyoroti pula peluang besar yang ditawarkan oleh pariwisata bahari terhadap penciptaan lapangan kerja baru. Mulai dari pemandu wisata, pengelola homestay, hingga usaha kuliner dan kerajinan tangan, semua membuka jalan bagi peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Pemberdayaan UMKM lokal dalam rantai nilai pariwisata menjadi salah satu strategi kunci yang diajukan penulis.
Secara global, studi banding terhadap praktik negara lain seperti Costa Rica memberikan gambaran bagaimana pengelolaan wisata bahari yang berorientasi konservasi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia, dengan kekayaan sumber daya yang jauh lebih besar, diyakini dapat melampaui capaian tersebut bila strategi pemberdayaan dijalankan secara konsisten.
Dalam kesimpulannya, Rudi Harto Marpaung menegaskan bahwa pariwisata bahari dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional apabila dikelola secara terarah. Kunci utamanya adalah sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan.
Taskap ini memberikan rekomendasi kebijakan yang berfokus pada tiga hal utama: harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pembangunan infrastruktur pendukung yang ramah lingkungan. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, pariwisata bahari diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia.