Dalam tulisannya, penulis juga menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, otorita IKN, masyarakat lokal, hingga sektor swasta harus duduk bersama mencari titik temu. Proses mediasi, komunikasi, dan sosialisasi yang transparan diyakini mampu mengurangi resistensi dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap proyek pembangunan nasional ini.
Selain itu, perhatian khusus diberikan pada hak-hak masyarakat adat yang tanahnya masuk dalam wilayah IKN. Menurut penulis, keberhasilan pembangunan IKN akan semakin kuat bila mampu menghormati kearifan lokal dan menjamin keberlangsungan hak ulayat masyarakat. Inklusivitas dalam pengelolaan tanah tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperkokoh legitimasi pemerintah di mata publik.
Dari perspektif ketahanan nasional, konflik pertanahan yang tidak tertangani dengan baik berpotensi menimbulkan instabilitas. Biaya pembangunan bisa membengkak, waktu pengerjaan molor, dan kepercayaan investor melemah. Sebaliknya, manajemen konflik yang efektif akan melahirkan stabilitas sosial, mempercepat realisasi proyek, serta menumbuhkan iklim investasi yang positif.
Taskap ini juga memuat rekomendasi konkret, antara lain perlunya sinkronisasi regulasi antarinstansi, peningkatan kapasitas aparat dalam mediasi pertanahan, serta mekanisme kompensasi yang adil dan transparan. Penulis mendorong agar pemerintah mempercepat pembentukan lembaga khusus penyelesaian sengketa tanah di IKN, sehingga konflik dapat dikelola lebih sistematis.
Dalam jangka panjang, penulis menilai bahwa akselerasi manajemen konflik pertanahan di IKN akan menjadi model penyelesaian sengketa agraria di Indonesia. Pengalaman dari proyek besar ini bisa menjadi rujukan untuk memperbaiki tata kelola pertanahan nasional, sehingga permasalahan serupa tidak berulang di masa depan.
Selain sebagai karya akademis, Taskap ini juga menjadi wujud tanggung jawab moral peserta PPRA LXVII Lemhannas RI untuk memberikan gagasan strategis yang aplikatif. Kehadiran Taskap ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah literasi perpustakaan, tetapi juga memberikan inspirasi bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas.
Kombes Pol M. Agung Suyono menutup karyanya dengan optimisme bahwa pembangunan IKN bukan semata tentang gedung dan jalan raya, tetapi juga tentang menata ulang relasi negara dengan masyarakatnya. Dengan manajemen konflik pertanahan yang dipercepat dan tepat sasaran, pembangunan IKN akan benar-benar menjadi simbol persatuan dan kemajuan bangsa.
Melalui publikasi ini, perpustakaan Lemhannas RI mengajak pembaca untuk menelaah lebih dalam Taskap tersebut sebagai referensi penting dalam memahami kompleksitas pembangunan IKN dari perspektif ketahanan nasional. Bahwa menjaga tanah berarti menjaga bangsa, dan mengelola konflik dengan adil adalah fondasi dari ibu kota masa depan yang berdaulat dan inklusif.