Kolonel Inf Muhammad Dariyanto, peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Lemhannas RI Tahun 2024, melalui Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) mengangkat judul “Penguatan Sosial Budaya yang Inklusif Guna Mendukung Pembangunan Ibu Kota Nusantara”. Karya ini lahir dari keprihatinan sekaligus tekad untuk menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya bergantung pada aspek fisik, melainkan juga pada kekuatan sosial budaya masyarakatnya.
Dalam penjelasannya, Muhammad Dariyanto menyoroti bagaimana perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur membawa konsekuensi besar pada struktur sosial masyarakat. Kehadiran beragam etnis, budaya, dan agama akan menciptakan interaksi baru yang bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kohesi sosial di IKN. Oleh sebab itu, diperlukan strategi penguatan sosial budaya yang mampu merangkul keberagaman secara inklusif.
Latar belakang kajian ini dilandasi kenyataan bahwa Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga IKN memiliki kondisi masyarakat yang heterogen. Suku Dayak sebagai penduduk asli hidup berdampingan dengan komunitas pendatang dari Jawa, Bugis, Banjar, dan kelompok lainnya. Keragaman ini, bila tidak dikelola dengan baik, berpotensi menimbulkan gesekan sosial, terlebih dengan derasnya arus urbanisasi akibat perpindahan ASN dan pekerja pembangunan IKN.
Taskap ini juga menekankan bahwa pembangunan IKN harus memandang aspek sosial budaya sebagai bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, IKN diharapkan bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga lambang persatuan nasional dan kota dunia untuk semua. Hal ini menuntut adanya penguatan nilai inklusif dalam setiap kebijakan dan program.
Melalui analisis PESTLE, penulis menguraikan bagaimana faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan berpengaruh terhadap penguatan sosial budaya di IKN. Dukungan pemerintah, kesiapan tenaga kerja lokal, ketersediaan pendidikan dan layanan kesehatan, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang menyeluruh dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dari aspek pendidikan, masih terdapat kesenjangan yang nyata. Data menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat Kalimantan Timur belum merata, khususnya di wilayah pedalaman. Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan dan akses yang setara menjadi syarat penting agar masyarakat lokal mampu berkompetisi dengan para pendatang dalam mengisi peluang kerja di IKN.