Tidak hanya dari sisi teknologi dan ekonomi, Taskap ini juga menggarisbawahi dampak lingkungan dari pertambangan ilegal. Aktivitas pertambangan yang tidak terkontrol menyebabkan pencemaran air, tanah, serta deforestasi yang masif. Tanpa intervensi yang tepat, kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal akan semakin sulit untuk dipulihkan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih ketat dalam mengatur praktik reklamasi lahan pascatambang, serta insentif bagi perusahaan yang menerapkan prinsip pertambangan berkelanjutan.
Dalam konteks ketahanan ekonomi nasional, Taskap ini menegaskan bahwa pertambangan ilegal tidak hanya merugikan negara dalam bentuk hilangnya penerimaan pajak dan royalti, tetapi juga mengancam daya saing industri pertambangan yang sah. Jika dibiarkan tanpa tindakan tegas, hal ini dapat berdampak pada kepercayaan investor serta stabilitas ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih proaktif dalam menata sektor pertambangan, termasuk penguatan tata kelola izin usaha pertambangan dan pengawasan yang lebih efektif.
Sebagai bagian dari rekomendasinya, Taskap ini juga mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus yang beranggotakan lintas instansi untuk menangani pertambangan ilegal secara lebih sistematis. Satuan tugas ini bertugas tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam merumuskan kebijakan yang bersifat preventif dan solutif bagi masyarakat terdampak.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta sektor swasta menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan ini. Dalam Taskap ini, penulis menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian, serta aparat penegak hukum lainnya dalam menciptakan kebijakan yang lebih sinergis dan efektif dalam mengatasi tambang ilegal.
Sebagai bagian dari Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Lemhannas RI, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan sektor pertambangan. Dengan mengoptimalkan penanggulangan pertambangan ilegal, diharapkan ketahanan ekonomi nasional dapat semakin kuat, lingkungan tetap terjaga, serta kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
Pada akhirnya, permasalahan pertambangan ilegal bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis solusi jangka panjang, Indonesia dapat memanfaatkan potensi sumber daya alamnya secara optimal tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.