Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) melalui Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII menyoroti pentingnya optimalisasi penanggulangan pertambangan ilegal. Salah satu peserta, Komisaris Besar Polisi Dedi Agustono, S.I.K., M.H., menyusun Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul “Optimalisasi Penanggulangan Pertambangan Ilegal Guna Terwujudnya Ketahanan Ekonomi Nasional”. Karya ilmiah ini menyoroti dampak serius dari pertambangan ilegal terhadap stabilitas ekonomi serta mengusulkan strategi optimal untuk mengatasinya.
Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sektor pertambangan. Aktivitas pertambangan ilegal telah menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk kerugian ekonomi negara, degradasi lingkungan, serta konflik sosial. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 2.700 lokasi pertambangan ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan potensi kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya.
Dalam penelitiannya, Dedi Agustono menyoroti bahwa upaya penanggulangan pertambangan ilegal harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan multidisiplin. Pendekatan ini mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, serta teknologi guna menciptakan sistem yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengawasi serta menindak praktik pertambangan ilegal. Penegakan hukum yang lebih ketat serta penguatan regulasi menjadi langkah utama yang diusulkan dalam Taskap ini.
Lebih lanjut, karya ilmiah ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan solusi alternatif bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertambangan ilegal. Tanpa adanya program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, masyarakat akan terus terdorong untuk melakukan praktik ilegal yang pada akhirnya merugikan negara dan lingkungan. Program seperti pelatihan keterampilan, diversifikasi ekonomi, serta pengembangan usaha mikro dapat menjadi solusi untuk mengalihkan masyarakat dari praktik pertambangan ilegal.
Salah satu poin penting yang dibahas dalam Taskap ini adalah integrasi teknologi dalam pemantauan aktivitas pertambangan. Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis (GIS) dapat membantu pemerintah dalam mengawasi dan mendeteksi lokasi-lokasi tambang ilegal secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, kerja sama dengan institusi akademik dan swasta juga diperlukan dalam mengembangkan inovasi teknologi yang dapat mendukung keberlanjutan sektor pertambangan nasional.