Keterbatasan tenaga pendidik menjadi salah satu persoalan penting karena karakter pendidikan berasrama membutuhkan guru dengan kemampuan yang lebih luas. Guru tidak hanya berperan dalam proses pembelajaran, tetapi juga dituntut mampu membina karakter, mendampingi kegiatan vokasi, serta mendukung kehidupan peserta didik selama berada di lingkungan asrama.
Di sisi lain, ketersediaan sarana pendidikan yang memadai juga menjadi faktor penentu. Sekolah Rakyat membutuhkan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang praktik, fasilitas teknologi digital, serta lingkungan asrama yang mendukung proses pembelajaran secara menyeluruh, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Tantangan berikutnya adalah koordinasi lintas kementerian dan lembaga. KKP menilai bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat membutuhkan pendekatan whole-of-government agar urusan pendidikan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, vokasi, pendanaan, dan koordinasi daerah dapat berjalan dalam satu arah kebijakan.
Aspek sosial dan budaya juga tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan program. Masih adanya stigma bahwa Sekolah Rakyat merupakan “sekolah bagi orang miskin” berpotensi mengurangi minat masyarakat. Karena itu, komunikasi publik perlu dibangun secara adaptif dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, komunitas lokal, serta media yang dekat dengan masyarakat.
KKP juga menyoroti kompleksitas pengelolaan Sekolah Rakyat yang menerapkan sistem pendidikan berasrama selama 24 jam. Pengelolaan tersebut mencakup aspek akademik, vokasi, karakter, kesehatan, gizi, keamanan, dan pengasuhan, sehingga diperlukan kapasitas manajerial yang kuat dan standar tata kelola yang jelas.
Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, kajian menawarkan strategi peningkatan Sekolah Rakyat secara bertahap. Dalam jangka pendek, perhatian diarahkan pada percepatan pembangunan sarana prasarana, rekrutmen guru afirmatif untuk wilayah 3T, pembentukan satgas lintas kementerian, penguatan komunikasi publik, serta pelatihan bagi calon kepala sekolah dan pengelola asrama.
Dalam jangka menengah, strategi diarahkan pada pembangunan sarana sesuai standar nasional, peningkatan kompetensi guru multifungsi, redistribusi tenaga pendidik, integrasi kurikulum akademik dan vokasi, pendanaan multiyears, serta digitalisasi sistem monitoring dan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas layanan Sekolah Rakyat secara lebih merata.