Brigjen TNI (Mar) Tony Kurniawan, S.A.P., M.A.P., peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVI Lemhannas RI Tahun 2025, melalui Kertas Kerja Perorangan (KKP) berjudul “Peningkatan Sekolah Rakyat sebagai Aktualisasi Asta Cita Guna Mewujudkan SDM Unggul dalam Rangka Ketahanan Nasional”, mengangkat isu strategis pendidikan sebagai bagian penting dari pembangunan ketahanan nasional.
KKP tersebut memandang pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai salah satu fondasi utama ketahanan nasional. SDM unggul tidak hanya ditandai oleh kemampuan akademik dan keterampilan, tetapi juga karakter, integritas, kesehatan, kemampuan adaptif, serta daya saing dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis.
Dalam konteks tersebut, Sekolah Rakyat ditempatkan sebagai kebijakan afirmatif untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Program berbasis asrama ini dirancang tidak hanya memberikan pendidikan akademik, tetapi juga mengintegrasikan pembinaan karakter, keterampilan vokasi, gizi, kesehatan, dan dukungan sosial.
Menurut kajian Tony Kurniawan, Sekolah Rakyat merupakan salah satu bentuk aktualisasi Asta Cita, khususnya agenda pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan diposisikan sebagai instrumen untuk membuka mobilitas sosial sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi yang selama ini menjadi salah satu persoalan pembangunan nasional.
Urgensi program tersebut semakin terlihat dari masih adanya persoalan anak putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan. KKP mencatat bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu hambatan utama, sehingga kelompok masyarakat miskin dan rentan memiliki risiko lebih besar kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas.
Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep pendidikan berasrama yang menggabungkan pembelajaran akademik, vokasi, pembentukan karakter, serta layanan pendukung. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan lingkungan pendidikan yang lebih komprehensif bagi peserta didik dari kelompok masyarakat miskin ekstrem.
Namun, pelaksanaan Sekolah Rakyat masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan serta ketimpangan distribusi guru, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, hingga resistensi sosial dan kultural menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius.