Dinamika geopolitik global yang semakin kompleks mendorong Indonesia untuk terus memperkuat perannya dalam membangun perdamaian dunia. Gagasan tersebut menjadi perhatian Marsekal Pertama TNI Dr. Abdur Rachman Alkaf, S.E., M.M., Ph.D., peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVII Tahun 2026, melalui Kertas Kerja Perorangan (KKP) berjudul “Penguatan Peran Indonesia pada Board of Peace sebagai Arsitektur Perdamaian Dunia dalam Rangka Pelaksanaan Amanat UUD NRI Tahun 1945”.
KKP tersebut menempatkan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) sebagai bagian dari upaya menjalankan amanat konstitusi sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional dan memperkuat Ketahanan Nasional. Kajian ini melihat bahwa partisipasi Indonesia tidak cukup hanya diwujudkan melalui kehadiran, tetapi harus mampu menghasilkan pengaruh strategis dalam proses perdamaian dan rekonstruksi Gaza, Palestina.
Menurut kajian tersebut, lingkungan strategis internasional saat ini ditandai oleh rivalitas kekuatan besar, menguatnya kecenderungan unilateralisme, serta melemahnya konsensus dalam sistem multilateral. Perubahan tersebut menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam pembentukan arsitektur perdamaian global.
Board of Peace dipandang sebagai salah satu perkembangan penting dalam dinamika tata kelola global terkait Gaza. Namun, struktur kelembagaannya dinilai memiliki ketimpangan kewenangan karena memberikan posisi yang sangat kuat kepada Chairman, sementara ruang pengaruh negara anggota lainnya relatif terbatas. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan utama bagi Indonesia dalam mengubah kontribusi menjadi pengaruh kebijakan.
Di sisi lain, Indonesia memiliki sejumlah modal strategis yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi tawarnya. Kajian mencatat kontribusi Indonesia yang besar dalam International Stabilization Force (ISF), termasuk komitmen 8.000 personel TNI, serta kontribusi finansial sebesar 1 miliar dolar AS. Besarnya kontribusi tersebut menjadi modal penting yang dapat dikonversikan menjadi pengaruh diplomatik.
Kekuatan Indonesia juga tidak hanya bersumber dari aspek material. Posisi Indonesia sebagai negara demokratis dengan legitimasi moral yang kuat, pengalaman diplomasi di ASEAN, OKI, Gerakan Non-Blok dan PBB, serta konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan Palestina menjadi modal soft power yang penting dalam menghadapi konfigurasi geopolitik BoP.