Produktivitas dan kualitas bawang putih perlu diperkuat melalui Good Agricultural Practices (GAP), benih berkualitas, pendampingan, dan teknologi pertanian. Penguatan kapasitas petani menjadi penting karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan luas tanam, tetapi juga produktivitas dan mutu hasil panen.
Ketergantungan impor yang tinggi membuat Indonesia rentan terhadap gangguan pasokan dan gejolak harga global. Jika produksi domestik tidak segera diperkuat, basis produksi serta pengetahuan budidaya bawang putih dapat semakin melemah. Kondisi ini berpotensi memperpanjang ketergantungan terhadap negara pemasok.
Bawang putih juga memiliki dimensi ketahanan nasional karena dipengaruhi aspek geografi, sumber daya alam, demografi, ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Karena itu, pengembangannya tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan pertanian, tetapi membutuhkan kebijakan lintas sektor yang terintegrasi.
Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa peningkatan produksi membutuhkan dukungan yang menyeluruh. Subsidi, pembiayaan, varietas unggul, teknologi, perlindungan risiko, dan kolaborasi publik-swasta menjadi bagian penting dalam membangun produksi pertanian yang kuat dan berkelanjutan.
KKP merekomendasikan roadmap swasembada bawang putih berbasis data dengan target tahunan yang realistis dan terukur. Roadmap perlu mempertimbangkan potensi lahan, irigasi, produktivitas, dan rantai nilai, serta diperkuat dengan landasan hukum yang lebih kuat untuk menjamin koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Pada akhirnya, KKP Taufik Irawan menegaskan bahwa kebijakan wajib tanam merupakan instrumen strategis yang masih perlu diperkuat. Monitoring digital, kemitraan importir-petani, insentif fiskal, infrastruktur, peningkatan produktivitas, dan roadmap yang konsisten menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan impor. Upaya tersebut diharapkan mendukung target swasembada bawang putih 2028 sekaligus memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. (AT/GT)