Kemitraan memberikan petani akses terhadap modal, benih, sarana produksi, pendampingan, dan kepastian pasar. Bagi importir, kemitraan menjadi sarana memenuhi kewajiban tanam sekaligus membangun sumber produksi domestik. Pola ini juga berpotensi meningkatkan pendapatan petani dan perekonomian perdesaan.
Namun, program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan benih bersertifikat, rendahnya minat petani, lemahnya daya saing produk lokal, keterbatasan lahan, dan pengawasan yang belum optimal. Karena itu, kewajiban tanam harus diarahkan pada produksi yang nyata, berkualitas, dan berkelanjutan.
Dalam pengawasan, pemerintah telah menggunakan Simethris yang terintegrasi dengan SIAP RIPH. Sistem ini memperkuat transparansi, tetapi masih menghadapi kendala literasi digital, infrastruktur teknologi, kesalahan input, dan proses verifikasi. Pengembangan sistem diperlukan agar data yang dihasilkan semakin akurat dan mencerminkan kondisi lapangan.
KKP menawarkan Platform Terintegrasi Monitoring Tanam yang memadukan pelaporan importir, dashboard pengawasan, integrasi perizinan, citra satelit, dan Geographic Information System (GIS). Sistem ini diarahkan untuk memantau lahan dan produksi secara lebih akurat, sekaligus mendeteksi penyimpangan target tanam secara lebih cepat.
Penguatan monitoring digital perlu disertai penegakan hukum melalui sanksi berjenjang bagi importir yang tidak memenuhi target. Data tanam terverifikasi juga perlu diintegrasikan dengan proses perizinan impor. Dengan demikian, kepatuhan importir dapat diawasi secara lebih efektif dan terukur.
Kemitraan importir dan petani membutuhkan kepastian hukum melalui standar kontrak yang mengatur hak, kewajiban, insentif, dan sanksi. Pemerintah juga perlu memetakan sentra produksi dan kelompok tani potensial serta menyeleksi importir yang memiliki rekam jejak baik. Kemitraan selanjutnya dapat diperkuat dengan fasilitas pascapanen seperti gudang penyimpanan dan cold storage.
Petani perlu memperoleh kepastian ekonomi melalui penyediaan benih unggul, sarana produksi, peralatan pertanian, dan jaminan penyerapan hasil dengan harga yang disepakati. Kepastian tersebut penting untuk mengurangi risiko usaha, meningkatkan minat petani, dan memperkuat daya saing bawang putih lokal.
Peningkatan produksi juga membutuhkan insentif fiskal dan penguatan infrastruktur pertanian. Dukungan dapat berupa kemudahan perpajakan, subsidi bunga kredit, irigasi, jalan usaha tani, fasilitas penyimpanan, dan cold storage. Insentif perlu dikaitkan dengan capaian produksi terverifikasi agar tepat sasaran.