Kajian ini turut mengulas perkembangan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejak tahun 2004 hingga 2024. Perubahan regulasi dan dinamika politik menunjukkan bahwa sistem pemilu terus berkembang mengikuti kebutuhan demokrasi serta tuntutan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di samping berbagai tantangan yang ada, sistem pemilu langsung juga memiliki sejumlah keunggulan. Legitimasi pemerintahan menjadi lebih kuat karena pemimpin dipilih langsung oleh rakyat, sementara tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemilu juga terus menunjukkan capaian yang tinggi.
Namun demikian, besarnya biaya kampanye dinilai masih menjadi persoalan serius karena berpotensi mendorong praktik politik transaksional. Ketergantungan terhadap dukungan finansial yang besar dapat mengurangi kesetaraan kesempatan antarkandidat dalam berkompetisi secara sehat.
Selain persoalan biaya politik, kajian ini juga menyoroti masih munculnya politik identitas, lemahnya transparansi pendanaan kampanye, serta dominasi partai-partai besar. Berbagai kondisi tersebut dinilai dapat menghambat proses konsolidasi demokrasi apabila tidak disertai dengan penguatan tata kelola politik yang lebih akuntabel.
Dalam perspektif politik hukum, sistem pemilu harus mampu menjamin kesetaraan hak politik seluruh warga negara. Oleh karena itu, arsitektur hukum pemilu perlu terus disempurnakan agar memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan nasional.
Kajian ini juga mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak yang dinilai memiliki kompleksitas tinggi dalam aspek teknis maupun administrasi. Penyempurnaan desain penyelenggaraan diperlukan agar pelaksanaan pemilu tetap efektif tanpa mengurangi kualitas demokrasi.
Penguatan transparansi dan akuntabilitas pendanaan kampanye menjadi salah satu rekomendasi penting dalam KKP ini. Tata kelola pendanaan politik yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan hasil pemilu.
Di sisi lain, penulis menilai bahwa kaderisasi partai politik harus terus diperkuat agar mampu melahirkan calon pemimpin yang berintegritas, kompeten, dan memiliki kapasitas kepemimpinan nasional. Dengan demikian, proses demokrasi tidak hanya menghasilkan pemimpin yang populer, tetapi juga berkualitas.