Selain dukungan kelembagaan, transformasi digital juga menjadi salah satu kebutuhan utama dalam pengelolaan arsip perbatasan. Digitalisasi arsip memungkinkan proses penyimpanan, perlindungan, pencarian, dan pemanfaatan informasi dilakukan secara lebih cepat, aman, serta efisien tanpa mengurangi keaslian dan nilai pembuktiannya.
Melalui pendekatan kolaboratif, KKP ini mendorong terbangunnya sinergi antara ANRI, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem penyelamatan arsip yang terintegrasi sehingga setiap dokumen strategis dapat dikelola secara profesional sesuai standar nasional.
Rekomendasi yang disampaikan dalam kajian ini menitikberatkan pada transformasi hukum, transformasi kapasitas kelembagaan, dan transformasi budaya kearsipan sebagai tiga pilar utama percepatan penyelamatan arsip perbatasan. Ketiga transformasi tersebut didukung melalui penguatan tata kelola, investasi teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi sinergi lintas sektor guna memperkuat ketahanan nasional.
Bagi Perpustakaan Lemhannas RI, KKP ini memberikan kontribusi yang bernilai sebagai referensi ilmiah mengenai pentingnya pengelolaan arsip strategis dalam perspektif ketahanan nasional. Kajian ini memperkaya koleksi pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh peserta pendidikan, peneliti, akademisi, maupun para pengambil kebijakan dalam memahami hubungan erat antara tata kelola arsip dan kepentingan nasional.
Melalui publikasi KKP seperti ini, Perpustakaan Lemhannas RI terus memperkuat perannya sebagai pusat literasi strategis yang mendukung pengembangan wawasan kebangsaan, tata kelola pemerintahan, dan ketahanan nasional. Diseminasi hasil pemikiran para peserta pendidikan diharapkan mampu memperluas pemanfaatan karya ilmiah sebagai referensi kebijakan sekaligus mendorong lahirnya inovasi dalam menjawab berbagai tantangan strategis bangsa.
Pada akhirnya, akselerasi penyelamatan arsip perbatasan negara bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Dengan pengelolaan arsip yang profesional, autentik, dan berkelanjutan, Indonesia akan memiliki fondasi hukum yang semakin kuat dalam menjaga kedaulatan wilayah, memperkokoh identitas nasional, serta memperkuat ketahanan nasional demi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (AG/GT)