Peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVI Lemhannas RI Tahun 2025, Michael Rolandi Cesnanta Brata, mengangkat isu strategis mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah melalui Kertas Kerja Perorangan (KKP) berjudul “Penguatan Instrumen Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) Guna Desentralisasi Keuangan dalam Rangka Ketahanan Nasional.” Kajian ini menempatkan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen penting yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme fiskal, tetapi juga sebagai pilar pemerataan pembangunan dan penguatan ketahanan nasional di tengah dinamika ekonomi dan tantangan pembangunan Indonesia.
Dalam perspektif pembangunan nasional, kebijakan TKD menjadi sarana untuk memastikan setiap daerah memiliki kemampuan fiskal yang memadai dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Melalui desentralisasi keuangan, pemerintah daerah memperoleh ruang yang lebih luas untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing tanpa melepaskan keterpaduannya dengan arah pembangunan nasional.
KKP ini menjelaskan bahwa perjalanan desentralisasi fiskal di Indonesia telah mengalami berbagai penyempurnaan regulasi sejak era reformasi hingga lahirnya kebijakan terbaru mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perubahan tersebut bertujuan menciptakan sistem transfer yang lebih transparan, akuntabel, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Meskipun alokasi TKD terus mengalami peningkatan selama lebih dari dua dekade, berbagai persoalan masih membayangi efektivitas implementasinya. Ketimpangan fiskal antardaerah masih terlihat nyata, terutama antara wilayah yang memiliki kapasitas ekonomi tinggi dengan daerah yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga tingkat kesejahteraan masyarakat.
Penulis juga mengidentifikasi bahwa sebagian besar anggaran daerah masih didominasi oleh belanja rutin, khususnya belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk belanja produktif menjadi relatif terbatas. Akibatnya, dana yang seharusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya menghasilkan dampak yang optimal terhadap pembangunan.