Ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. Melalui Kertas Kerja Perorangan (KKP) berjudul “Akselerasi Pengelolaan Rantai Pasok Guna Meningkatkan Kesiapsiagaan Krisis Pangan dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional”, Laksamana Pertama TNI Dr. Imam Hidayat, S.E., M.M., peserta Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVI Lemhannas RI Tahun 2025, mengemukakan pentingnya pembenahan sistem rantai pasok pangan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan bangsa menghadapi ancaman krisis pangan.
Kajian tersebut berangkat dari kenyataan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Meskipun produksi sejumlah komoditas pangan menunjukkan peningkatan, kondisi tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin pemerataan ketersediaan pangan di seluruh wilayah. Perbedaan harga yang sangat tinggi antar daerah, kelangkaan pasokan pada waktu tertentu, hingga tingginya biaya distribusi menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada produksi, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan rantai pasok nasional.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan geografis yang sangat kompleks dalam mendistribusikan pangan. Ribuan pulau yang dipisahkan oleh lautan memerlukan sistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan mampu menjangkau seluruh wilayah. Kondisi tersebut menjadikan transportasi sebagai komponen vital dalam menjaga kelancaran arus pangan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap bahan pangan dengan harga yang terjangkau.
Dalam KKP ini dijelaskan bahwa berbagai persoalan transportasi masih menjadi hambatan utama. Program Tol Laut yang selama ini diharapkan mampu menurunkan disparitas harga antardaerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakseimbangan muatan kapal, keterbatasan frekuensi pelayaran, serta lamanya waktu bongkar muat di pelabuhan. Akibatnya, biaya logistik tetap tinggi dan manfaat program belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat maupun pelaku usaha pangan.
Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah masih lemahnya infrastruktur penyimpanan pangan nasional. Di berbagai sentra produksi, petani belum memiliki akses memadai terhadap fasilitas penyimpanan modern seperti cold storage maupun gudang berstandar tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya kehilangan hasil pascapanen sehingga mengurangi nilai ekonomi komoditas sekaligus memperlemah cadangan pangan nasional.