Tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks menuntut hadirnya kebijakan strategis yang mampu memperkuat fondasi bangsa secara menyeluruh. Gagasan tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Kertas Kerja Perorangan (KKP) karya Kurniawan Ariadi, S.I.P., M.Com., peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVI Lemhannas RI Tahun 2025, yang berjudul “Optimalisasi Peran Proyek Strategis Nasional Guna Memperkuat Ketahanan Nasional.” Melalui kajian ini, penulis menguraikan pentingnya memastikan setiap Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen penguatan Ketahanan Nasional.
Proyek Strategis Nasional merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam mempercepat pembangunan nasional melalui berbagai proyek prioritas yang memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengurangan kemiskinan. Dalam kerangka pembangunan jangka menengah, PSN diharapkan mampu menjadi penggerak menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Kajian ini menjelaskan bahwa pembangunan nasional memiliki hubungan timbal balik dengan Ketahanan Nasional. Semakin berkualitas pembangunan yang dilaksanakan, semakin kuat pula ketahanan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Sebaliknya, Ketahanan Nasional yang kokoh akan menciptakan stabilitas yang mendukung keberhasilan pembangunan secara berkelanjutan.
Namun demikian, implementasi sejumlah PSN dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan masih adanya berbagai persoalan yang memerlukan perhatian serius. Beberapa proyek menghadapi penolakan masyarakat, konflik sosial, persoalan lingkungan, hingga permasalahan tata kelola yang berpotensi mengurangi manfaat strategis pembangunan. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa keberhasilan suatu proyek tidak hanya diukur dari penyelesaian fisik, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Penulis menilai bahwa akar persoalan tersebut terletak pada proses perencanaan yang belum sepenuhnya komprehensif. Dalam sejumlah kasus, proses penilaian proyek belum secara optimal mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, lingkungan, maupun aspek Ketahanan Nasional secara utuh sehingga memunculkan berbagai resistensi pada tahap pelaksanaan.