Kajian ini juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan nelayan melalui koperasi dan organisasi ekonomi berbasis komunitas. Kelembagaan yang kuat dinilai mampu meningkatkan akses terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, serta berbagai program pemberdayaan yang disediakan pemerintah.
Lebih lanjut, digitalisasi sektor perikanan menjadi salah satu rekomendasi strategis yang perlu dipercepat. Pemanfaatan teknologi informasi, sistem pelacakan hasil tangkapan, hingga pemasaran digital diyakini dapat meningkatkan efisiensi usaha sekaligus memperluas akses pasar bagi produk perikanan nasional.
Penguatan infrastruktur pascapanen juga menjadi perhatian utama dalam kajian ini. Pembangunan fasilitas penyimpanan dingin, sentra pengolahan hasil perikanan, serta modernisasi tempat pelelangan ikan diyakini mampu mengurangi kehilangan hasil dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan.
Dari perspektif pertahanan dan keamanan, nelayan tradisional memiliki peran strategis sebagai bagian dari komponen pendukung pertahanan negara. Kehadiran mereka di wilayah perairan Indonesia dapat menjadi elemen penting dalam mendukung pengawasan laut dan menjaga kedaulatan wilayah maritim nasional.
Sebagai penutup, KKP ini menegaskan bahwa penguatan industri perikanan tangkap tradisional yang berkelanjutan dan berdaya saing merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Dengan dukungan kebijakan yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, modernisasi infrastruktur, serta pemanfaatan teknologi digital, sektor perikanan tangkap tradisional dapat menjadi motor penggerak pembangunan maritim Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. (AT/BIA)