Selain itu, perubahan iklim dan tekanan terhadap sumber daya ikan juga menjadi ancaman yang tidak dapat diabaikan. Perubahan pola cuaca, kenaikan suhu laut, dan menurunnya kualitas lingkungan perairan berpotensi mengurangi produktivitas perikanan tangkap yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat pesisir.
Dalam perspektif ketahanan nasional, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial, ketahanan pangan, serta keamanan maritim Indonesia. Oleh karena itu, penguatan industri perikanan tangkap tradisional harus dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang bersifat multidimensional.
Penulis menilai bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, pengembangan ekonomi biru, modernisasi pelabuhan perikanan, digitalisasi tata kelola perikanan, serta pemberdayaan kelembagaan nelayan. Kebijakan tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun industri perikanan yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing.
Meski demikian, implementasi berbagai kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Kesenjangan kapasitas antara nelayan kecil dan pelaku usaha besar, rendahnya literasi digital, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas program penguatan perikanan tradisional.
Dalam kajiannya, Erna Fauziah menggunakan berbagai pendekatan konseptual seperti Ekonomi Biru, Ekonomi Pancasila, Resource-Based View, Sustainable Livelihood Framework, dan teori Ketahanan Nasional. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara pengelolaan sumber daya laut, kesejahteraan masyarakat, serta kepentingan strategis bangsa.
Konsep Ekonomi Biru menjadi salah satu landasan utama yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, pembangunan sektor perikanan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut bagi generasi mendatang.
Sementara itu, konsep Ekonomi Pancasila menempatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan ekonomi. Prinsip gotong royong, keadilan sosial, dan pemerataan manfaat pembangunan menjadi elemen penting dalam memperkuat posisi masyarakat pesisir sebagai pelaku utama ekonomi maritim nasional.