Upaya pencegahan menjadi fokus utama selain penindakan. Dengan sistem yang kuat dan transparan, potensi munculnya praktik mafia tanah dapat ditekan sejak dini. Hal ini membutuhkan konsistensi dalam implementasi kebijakan.
Evaluasi dan monitoring secara berkala juga diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Dengan adanya mekanisme evaluasi, kelemahan dalam sistem dapat segera diperbaiki dan disempurnakan.
Penulis menegaskan bahwa pemberantasan mafia tanah bukanlah tugas satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Semangat gotong royong harus menjadi landasan dalam menghadapi tantangan ini.
Melalui KKP ini, diharapkan muncul kesadaran kolektif akan pentingnya integrasi dalam menghadapi ancaman mafia tanah. Sinergi yang kuat akan menjadi fondasi dalam membangun ketahanan nasional yang kokoh.
Pada akhirnya, penguatan integrasi komponen bangsa dalam menghadapi mafia tanah merupakan langkah strategis yang tidak hanya berdampak pada sektor pertanahan, tetapi juga pada keseluruhan sistem ketahanan nasional Indonesia. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. (IP/BIA)