Prof. Dr.-Ing. Seno Darmawan Panjaitan, S.T., M.T., peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVI Lemhannas RI Tahun 2025, melalui Kertas Kerja Perorangan (KKP) berjudul “Konsep Pengembangan Ekosistem Transisi Energi Bersih untuk Mendukung Ketahanan Nasional”, mengkaji transisi energi sebagai isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap ketahanan energi dan ketahanan nasional.
KKP tersebut menyoroti transisi energi Indonesia yang masih berjalan lambat meskipun visi Net Zero Emissions (NZE) 2060 telah ditetapkan. Ketergantungan pada energi fosil, teknologi impor, keterbatasan pembiayaan hijau, kesenjangan SDM, serta risiko geopolitik dan rantai pasok global menjadi persoalan utama.
Ketergantungan terhadap energi fosil tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga meningkatkan kerentanan ekonomi dan fiskal nasional. Pada saat yang sama, dinamika geopolitik dan geoekonomi global menuntut Indonesia membangun sistem energi yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.
Urgensi tersebut tercermin dari bauran EBT yang pada Mei 2025 baru sekitar 14,2 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target kebijakan dan kapasitas implementasi, terutama dalam regulasi, pembiayaan, infrastruktur jaringan, serta ketersediaan SDM teknis.
Energi merupakan penggerak pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerataan akses energi, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan, menjadi bagian penting dalam memperkuat pembangunan sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Dalam perspektif Ketahanan Nasional, energi memiliki keterkaitan dengan berbagai unsur Asta Gatra. Ketahanan energi yang kuat dapat memperkuat ekonomi, sosial, sumber kekayaan alam, serta pertahanan dan keamanan, sedangkan ketergantungan energi dan teknologi asing dapat menjadi kerentanan strategis.
KKP mengidentifikasi AGHT transisi energi bersih berupa ketergantungan terhadap energi fosil dan teknologi impor, ketidakpastian rantai pasok global, inkonsistensi kebijakan, keterbatasan SDM dan infrastruktur, kebutuhan pembiayaan besar, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Tantangan utamanya adalah membangun ekosistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.