Brigjen TNI (Mar) Andi Sultan Alimudin, M.Tr., Opsla., M.Han., peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional XXVII Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun 2026, menyusun karya ilmiah yang mengangkat judul Transformasi Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar Melalui Pengembangan Konektivitas Transportasi Laut dan Udara Guna Memperkuat Ketahanan Nasional. Karya ilmiah perorangan ini membedah urgensi penguatan kedaulatan di wilayah perbatasan laut Indonesia. Pemikiran mendalam ini hadir sebagai solusi konkret atas berbagai tantangan keterisolasian wilayah terdepan Nusantara.
Dinamika geopolitik Indo-Pasifik abad ke-21 menuntut kehadiran negara yang nyata di seluruh pelosok maritim guna menegaskan kedaulatan. Indonesia memiliki 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar yang berbatasan langsung dengan sepuluh negara tetangga. Keberadaan pulau-pulau ini merupakan garis terdepan benteng pertahanan serta jaminan keutuhan wilayah Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, realitas lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah terluar berpenduduk masih menghadapi tantangan keterisolasian yang serius.
Pemerintah sebenarnya telah meluncurkan Program Tol Laut serta Angkutan Udara Perintis guna menekan disparitas harga dan membuka aksesibilitas. Program-program bersubsidi tersebut berhasil memperluas jangkauan rute pelayaran dan penerbangan di pulau-pulau terisolasi. Kendati demikian, capaian kuantitatif tersebut belum sepenuhnya mampu menyelesaikan akar masalah pengelolaan konektivitas secara terstruktur. Masih terdapat kesenjangan antara kondisi ideal yang diamanatkan konstitusi dengan realitas operasional di lapangan.
Kajian ini menemukan tiga akar masalah utama yang menghambat efektivitas konektivitas di pulau-pulau terluar. Akar masalah pertama adalah fragmentasi kelembagaan antara pengelola transportasi laut dan udara yang berjalan secara sektoral. Belum tersedianya Rencana Induk Konektivitas Tunggal membuat jadwal pelayaran dan penerbangan sering kali tidak terintegrasi. Akibatnya, simpul logistik di pelabuhan dan bandara perintis menjadi tidak efisien.
Akar masalah kedua terletak pada ketiadaan Standar Pelayanan Minimum konektivitas yang mengikat secara hukum. Selama ini, frekuensi dan kepastian layanan transportasi sangat bergantung pada ketersediaan alokasi anggaran tahunan. Tanpa adanya jaminan standar pelayanan, warga di pulau terluar kerap kehilangan akses transportasi saat terjadi pemotongan anggaran atau cuaca buruk. Kondisi ini mengubah hak dasar atas aksesibilitas menjadi layanan yang fluktuatif.