Memperkuat Diplomasi Pertahanan Indonesia–Perancis untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia melalui Perpustakaan Lemhannas RI menghadirkan Kertas Kerja Perorangan (KKP) karya Marsma TNI Anang Surdwiyono, S.Hub.Int., peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVII Tahun 2026, berjudul “Penguatan Diplomasi Pertahanan pada Kemitraan Strategis Indonesia–Perancis Guna Kemandirian Bangsa”. Karya ini mengangkat pentingnya diplomasi pertahanan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas nasional dan mewujudkan kemandirian industri pertahanan.

Kajian tersebut berangkat dari perkembangan lingkungan strategis yang semakin dinamis serta kebutuhan Indonesia untuk memiliki kemampuan pertahanan yang kuat, adaptif, dan tidak bergantung secara berlebihan pada pihak eksternal. Dalam konteks tersebut, diplomasi pertahanan tidak semata-mata dipandang sebagai sarana membangun hubungan bilateral, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendukung kepentingan nasional.

Kemitraan strategis Indonesia–Perancis menjadi salah satu peluang penting dalam upaya tersebut. Hubungan kedua negara telah berkembang melalui berbagai bentuk kerja sama pertahanan, termasuk pengadaan alat utama sistem persenjataan, pengembangan industri, pendidikan, serta riset dan teknologi.

Perancis dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki kemampuan teknologi pertahanan maju sekaligus membuka ruang bagi Indonesia untuk memperkuat kapasitas industri pertahanan nasional. Kerja sama yang dibangun secara tepat dapat memberikan manfaat lebih luas daripada sekadar pemenuhan kebutuhan alutsista.

Salah satu perhatian utama dalam KKP ini adalah masih kuatnya orientasi kerja sama pertahanan pada aspek pengadaan atau procurement-oriented. Pola tersebut berpotensi membuat kerja sama lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan operasional jangka pendek daripada membangun kemampuan teknologi dan industri pertahanan dalam negeri secara berkelanjutan.

Kajian juga menemukan bahwa diplomasi pertahanan belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan pembangunan industri pertahanan nasional. Kerja sama internasional perlu dihubungkan secara sistematis dengan agenda penguasaan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan industri, serta penguatan ekosistem riset dan inovasi.

Scroll to Top