Brigjen TNI Ali Aminudin, S.E., M.M., peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVII Tahun 2026, menyusun Kertas Kerja Perorangan (KKP) berjudul “Penguatan Diplomasi Pertahanan Negara Menghadapi Dinamika Geopolitik Global Guna Menjamin Kedaulatan Wilayah.” Karya tersebut mengkaji kebutuhan transformasi diplomasi pertahanan Indonesia agar lebih adaptif, terintegrasi, dan mampu menjawab perubahan lingkungan strategis global.
Kajian ini berangkat dari perubahan geopolitik dunia yang semakin kompleks dan tidak pasti. Rivalitas kekuatan besar, konflik proksi, perang hibrida, serta strategi zona abu-abu telah menggeser karakter ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara, termasuk bagi Indonesia yang berada di kawasan strategis Indo-Pasifik.
Dalam konteks tersebut, Indonesia menghadapi tantangan yang saling berkaitan, mulai dari gangguan jalur energi global, ketergantungan terhadap impor BBM, meningkatnya aktivitas di Laut Natuna Utara, hingga keterbatasan jangkauan infrastruktur diplomasi pertahanan. Kondisi itu dinilai dapat memengaruhi ketahanan logistik dan kesiapan operasional pertahanan nasional.
KKP tersebut menyoroti dampak konflik di Timur Tengah terhadap keamanan energi dunia. Selat Hormuz dan Laut Merah merupakan jalur penting bagi distribusi energi dan logistik global, sehingga gangguan di kawasan tersebut berpotensi meningkatkan harga energi serta memberikan tekanan terhadap biaya operasional pertahanan Indonesia.
Ketergantungan energi menjadi persoalan strategis karena kebutuhan operasional pertahanan, termasuk KRI dan pesawat TNI, membutuhkan pasokan bahan bakar yang berkelanjutan. Karena itu, keamanan energi tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ketahanan pertahanan dan kesiapan operasional negara.
Kajian juga mengangkat risiko proteksionisme energi negara produsen. Pembatasan ekspor BBM dapat mengganggu pasokan kawasan dan memperlihatkan bahwa ketergantungan terhadap mekanisme pasar komersial membuat logistik pertahanan Indonesia menghadapi kerentanan ketika terjadi krisis geopolitik.
Di kawasan Indo-Pasifik, tantangan lainnya muncul melalui meningkatnya penggunaan strategi zona abu-abu di Laut Natuna Utara. Aktivitas kapal penjaga pantai dan milisi maritim asing dinilai dilakukan di bawah ambang konflik terbuka, sehingga membutuhkan respons yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga diplomasi, hukum, dan kerja sama kawasan.