Kertas Kerja Perorangan (KKP) yang disusun oleh Inspektur Jenderal Polisi Arif Rachman, S.I.K., M.T.C.P., dalam program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVI Lemhannas RI Tahun 2025 mengangkat judul “Penguatan Integrasi Komponen Bangsa Menghadapi Mafia Tanah Guna Ketahanan Keamanan Dalam Rangka Ketahanan Nasional” sebagai sebuah gagasan strategis dalam merespons kompleksitas permasalahan pertanahan di Indonesia.
Isu mafia tanah menjadi salah satu tantangan serius yang berdampak luas terhadap stabilitas keamanan dan ketahanan nasional. Praktik-praktik ilegal dalam penguasaan dan pemanfaatan lahan tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial yang berkepanjangan. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh komponen bangsa.
Penulis menekankan bahwa mafia tanah merupakan bentuk kejahatan terorganisir yang melibatkan berbagai aktor, baik dari sektor formal maupun informal. Modus operandi yang digunakan semakin kompleks, mulai dari pemalsuan dokumen hingga penyalahgunaan kewenangan. Hal ini menuntut adanya sistem pengawasan yang lebih kuat dan terintegrasi.
Dalam KKP tersebut, dijelaskan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi salah satu faktor utama yang dimanfaatkan oleh jaringan mafia tanah. Ketidaksinkronan data dan kebijakan antar instansi membuka celah bagi praktik manipulasi dan penyimpangan. Oleh karena itu, integrasi sistem menjadi kebutuhan mendesak.
Penguatan integrasi komponen bangsa dipandang sebagai solusi strategis untuk mengatasi permasalahan ini. Integrasi tidak hanya mencakup aspek kelembagaan, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan mengawasi pengelolaan tanah. Kesadaran kolektif menjadi kunci dalam membangun sistem yang lebih transparan.
Selain itu, peran aparat penegak hukum menjadi sangat krusial dalam memberantas mafia tanah. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan memberikan efek jera bagi pelaku serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Penulis menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas tersebut.
Dalam konteks kebijakan, diperlukan reformasi regulasi yang mampu menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh mafia tanah. Harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih kebijakan.