Kertas Kerja Perorangan (KKP) berjudul “Makan Bergizi Gratis sebagai Pondasi Strategis untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dalam Rangka Ketahanan Nasional” yang disusun oleh Brigjen TNI Achmad Fauzi, S.I.P., M.M., M.H.I., peserta Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVI Lemhannas RI Tahun 2025, menghadirkan gagasan strategis mengenai pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen fundamental pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ketahanan nasional Indonesia.
Gagasan utama dalam karya tersebut berangkat dari kesadaran bahwa Indonesia tengah memasuki momentum penting menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Dalam konteks ini, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan bangsa dalam memanfaatkan bonus demografi. Namun, tantangan mendasar berupa masih tingginya angka stunting dan ketimpangan akses gizi menjadi ancaman serius yang perlu diatasi secara sistematis dan terintegrasi.
Program Makan Bergizi Gratis dipandang sebagai solusi strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Tidak hanya sebagai program sosial, MBG dirancang sebagai kebijakan nasional yang menyentuh aspek paling dasar dalam pembangunan manusia, yakni pemenuhan gizi yang berkualitas bagi generasi penerus bangsa. Melalui intervensi ini, negara hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
Lebih jauh, MBG memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan nasional. Dalam perspektif strategis, ketahanan nasional tidak hanya diukur dari kekuatan militer, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Oleh karena itu, investasi pada sektor gizi merupakan bagian dari strategi pertahanan non-militer yang bersifat jangka panjang.
KKP ini juga menyoroti bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada implementasi yang efektif di lapangan. Tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi melalui kebijakan yang adaptif dan berbasis kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
Selain itu, aspek rantai pasok pangan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program ini. Ketersediaan bahan pangan yang stabil dan terjangkau menjadi kunci agar program dapat berjalan secara berkelanjutan. Tanpa penguatan sektor produksi dalam negeri, MBG berisiko menghadapi tekanan inflasi pangan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional.