Kertas Kerja Perorangan (KKP) yang disusun oleh Abdul Hakim, S.Sos., M.Si., dengan judul “Penguatan Fungsi Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional”, merupakan karya strategis dalam program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVI Tahun 2025 yang menggambarkan urgensi peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah dinamika global dan nasional.
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keberagaman etnis, agama, budaya, dan bahasa memiliki potensi besar sekaligus tantangan serius dalam menjaga integrasi nasional. Keberagaman tersebut apabila tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan konflik sosial, intoleransi, dan disintegrasi bangsa.
Dalam konteks tersebut, ASN memiliki posisi yang sangat strategis tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan publik, tetapi juga sebagai perekat sosial yang menjaga harmoni dan persatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Peran ini menjadikan ASN sebagai representasi negara yang hadir langsung di tengah masyarakat.
Jumlah ASN yang mencapai lebih dari 5,2 juta orang dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan potensi besar sebagai kekuatan integratif bangsa. Sebaran ini menjadikan ASN sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat kohesi sosial di berbagai daerah.
Namun demikian, kondisi aktual menunjukkan adanya berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi peran ASN sebagai perekat bangsa. Permasalahan seperti politisasi birokrasi, pelanggaran netralitas, radikalisme, serta praktik korupsi masih menjadi isu krusial yang harus segera diatasi.
Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara kondisi ideal (das sollen) dan realitas (das sein) dalam implementasi nilai dasar ASN. Hal ini terlihat dari belum optimalnya internalisasi nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan pelayanan publik yang inklusif.
Pelayanan publik yang belum sepenuhnya adil dan inklusif juga menjadi tantangan tersendiri. Diskriminasi dalam pelayanan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial.