Mayor Jenderal TNI Arnold A. P. Ritiauw, S.I.P., peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVI Lemhannas RI, melalui Kertas Kerja Perorangan (KKP) berjudul “Program Makan Bergizi Gratis dalam Bingkai Geostrategi Indonesia Guna Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka Ketahanan Nasional”, mengangkat isu strategis mengenai pentingnya intervensi gizi sebagai fondasi pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing global.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai kebijakan nasional yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Dalam konteks global yang diwarnai krisis pangan, perubahan iklim, serta ketegangan geopolitik, kehadiran program ini menjadi langkah nyata negara dalam menjaga stabilitas sosial dan ketahanan nasional.
Dalam perspektif geostrategi, MBG diposisikan sebagai instrumen non-militer yang memiliki dampak luas terhadap ketahanan bangsa. Program ini tidak sekadar menyediakan makanan, tetapi juga membangun fondasi kesehatan, kecerdasan, serta produktivitas generasi muda sebagai aset utama pembangunan nasional jangka panjang.
Implementasi MBG menunjukkan bahwa intervensi gizi yang tepat mampu meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi cukup cenderung memiliki konsentrasi belajar lebih baik, tingkat kehadiran sekolah meningkat, serta daya tahan tubuh yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan.
Namun demikian, pelaksanaan program ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama di wilayah kepulauan seperti Maluku dan Maluku Utara. Kondisi geografis yang kompleks, keterbatasan infrastruktur, serta tingginya biaya logistik menjadi hambatan utama dalam distribusi pangan bergizi secara merata.
Selain kendala geografis, keterbatasan sumber daya manusia di tingkat pelaksana juga menjadi faktor penghambat. Minimnya tenaga ahli gizi, keterbatasan fasilitas dapur, serta belum meratanya kapasitas pengelolaan program menyebabkan standar pelayanan gizi belum dapat diterapkan secara optimal di seluruh wilayah.
Di sisi lain, program MBG juga membuka peluang besar dalam penguatan ekonomi lokal. Kebutuhan bahan pangan yang tinggi mendorong peningkatan permintaan terhadap produk lokal seperti ikan, telur, dan sayuran, yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani dan nelayan.