KKP ini juga menekankan pentingnya pengembangan proyek EBT hybrid di wilayah perbatasan dan pangkalan strategis. Integrasi energi surya, angin, dan penyimpanan baterai dapat meningkatkan kemandirian energi di kawasan rawan sekaligus mendukung kesiapsiagaan pertahanan negara.
Dari sisi kelembagaan, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci percepatan transisi energi. Kolaborasi multipihak akan memperkuat ekosistem inovasi serta mempercepat adopsi teknologi energi bersih di berbagai sektor.
Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, optimalisasi EBT tidak hanya berorientasi pada pencapaian target bauran energi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akses energi yang bersih dan terjangkau akan berdampak pada peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan produktivitas ekonomi lokal.
Analisis dalam KKP ini menunjukkan bahwa keberhasilan transisi energi sangat bergantung pada kepemimpinan nasional yang visioner dan konsisten. Kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang akan menentukan arah transformasi energi Indonesia.
Sebagai simpulan strategis, optimalisasi pengelolaan EBT harus ditempatkan sebagai agenda prioritas nasional yang terintegrasi dengan kebijakan ekonomi hijau dan penguatan ketahanan nasional. Langkah ini bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan mendesak dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.
Melalui gagasan dan rekomendasi yang aplikatif, KKP ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran strategis bagi Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan transisi energi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang. (AT/GT)