Brigadir Jenderal TNI Mohamad Nafis, peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXV Tahun 2025, menulis Kertas Kerja Perorangan (KKP) berjudul “Percepatan Digitalisasi Pemerintahan Berbasis Big Data dan AI Guna Mendukung Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Ketahanan Nasional.” Karya ini menyoroti pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks dan berbasis teknologi. Melalui kajian tersebut, penulis menekankan bahwa pemanfaatan Big Data dan Artificial Intelligence (AI) bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi merupakan kebutuhan strategis untuk memperkuat efektivitas kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga ketahanan nasional secara menyeluruh.
Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah mengubah cara negara mengelola informasi, mengambil keputusan, dan merespons tantangan global. Revolusi digital yang ditandai oleh kemunculan Big Data, kecerdasan buatan, serta sistem komputasi canggih mendorong negara-negara di dunia untuk beradaptasi dengan cepat. Dalam konteks pemerintahan, kemampuan memanfaatkan data secara tepat menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang responsif, efisien, dan berbasis bukti.
Di Indonesia, kebutuhan akan digitalisasi pemerintahan semakin mendesak seiring meningkatnya kompleksitas permasalahan nasional. Pengelolaan data yang terintegrasi menjadi penting untuk mendukung proses perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan strategis, hingga evaluasi kebijakan publik. Tanpa sistem digital yang kuat, pemerintah akan menghadapi keterbatasan dalam memahami dinamika sosial, ekonomi, dan keamanan yang berkembang secara cepat.
Big Data memberikan kemampuan bagi pemerintah untuk mengolah data dalam jumlah besar yang berasal dari berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, ekonomi, hingga keamanan nasional. Dengan analisis yang tepat, data tersebut dapat menjadi dasar dalam memprediksi tren, mengidentifikasi potensi risiko, serta merumuskan kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran. Dalam konteks ini, teknologi AI berperan sebagai alat analisis canggih yang mampu mempercepat proses pengolahan data sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
Pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan juga berkontribusi dalam mewujudkan prinsip kepemerintahan yang baik. Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi dapat ditingkatkan melalui sistem digital yang terbuka dan terintegrasi. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih luas, sementara pemerintah mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat dan responsif.