Kertas Kerja Perorangan (KKP) yang disusun oleh Laksamana Pertama TNI Mohamad Taufik, MMDS., peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXV tahun 2025 di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengangkat judul “Penguatan Diplomasi Maritim Guna Menjaga Kedaulatan Wilayah di Laut Natuna Utara dalam Rangka Ketahanan Nasional.” Karya ilmiah ini menyoroti dinamika geopolitik dan keamanan maritim di kawasan Laut Natuna Utara yang semakin kompleks akibat meningkatnya aktivitas kapal asing, klaim sepihak wilayah laut, serta praktik penangkapan ikan ilegal yang berdampak pada kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan posisi strategis di jalur perdagangan internasional. Kondisi ini menjadikan wilayah maritim Indonesia tidak hanya memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan keamanan dan kedaulatan.
Keberadaan wilayah tersebut secara hukum internasional merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang diakui melalui United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Konvensi ini memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam hingga 200 mil laut dari garis pangkal.
Namun dalam praktiknya, wilayah Laut Natuna Utara masih menghadapi berbagai pelanggaran kedaulatan oleh kapal asing. Aktivitas tersebut meliputi praktik penangkapan ikan ilegal, kehadiran kapal penjaga pantai negara lain, hingga kegiatan survei dan patroli tanpa izin.
Salah satu tantangan utama berasal dari klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok melalui konsep nine dash line yang mencakup sebagian wilayah Laut Cina Selatan. Klaim tersebut bertumpang tindih dengan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di sekitar Natuna. Meskipun klaim tersebut telah ditolak oleh berbagai negara dan tidak memiliki dasar hukum internasional yang kuat, aktivitas kapal yang terkait dengan klaim tersebut tetap terjadi di kawasan tersebut.
Selain itu, aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing juga menjadi permasalahan serius yang berdampak pada kerugian ekonomi negara. Kapal-kapal penangkap ikan dari beberapa negara sering memasuki wilayah perairan Indonesia dan melakukan eksploitasi sumber daya secara tidak sah. Praktik tersebut tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga merusak ekosistem laut serta mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan nasional.